SEMARANG - Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada  Maret 2022, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penurunan kemiskinan tertinggi, dibandingkan dengan 25 provinsi lainnya, yang juga mengalami penurunan kemiskinan. Jumlah penurunannya mencapai 102,57 ribu jiwa, dari semula 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa. 

"Kita orang Jateng patut bersyukur, dan perlu giat lagi (pengentasan) di era setelah pandemi," kata Taj Yasin, yang juga merupakan Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jateng, saat dikonfirmasi di Rumah Dinas Rinjani, Sabtu (16/07/2022). 

Wagub mengakui penurunan kemiskinan tersebut tidak lepas dari upaya berbagai pihak. "Ini tidak lepas dari program Pemprov Jateng, Satu OPD Satu Desa Dampingan. Program ini memayungi beberapa program yang ada di dinas, seperti RTLH, Jambanisasi, bantuan keluarga miskin. Yang menarik, ketika kita komunikasikan dengan perusahaan yang memiliki CSR (Corporate Social Responsibility), kita diskusikan dengan tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi, mereka mengikuti", ungkapnya. 

Pengamat sosial Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito mengapresiasi  pemanfaatan semangat gotong royong dalam upaya penanganan kemiskinan. 

"Gotong royong dan partisipasi sosial masyarakat yang diwujudkan di Jateng inilah yang menjadi kunci. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo berhasil membangun sebuah kesadaran komunitas dan solidaritas untuk saling menguatkan dan bergotong royong. Ganjar berhasil menghubungkan pendekatan teknokrasi dengan pendekatan sosial dan kultural masyarakat," jelasnya. 

Pakar Demografi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Profesor Saratri Wilonoyudho juga menyampaikan, keberhasilan pengentasan kemiskinan di Jateng bisa terjadi karena perekonomian masyarakat yang cepat kembali pulih ketika pandemi mulai reda. Pemulihan yang cepat tersebut terjadi berkat dukungan kebijakan pemerintah yang tepat.  

Gaya kepemimpian Gubenur Jawa Tengah yang aktif turun ke masyarakat, membuat dia mampu mengidentifikasi permasalahan dengan cepat dan tepat. "Ibarat dokter, diagnosanya tepat, sehingga memberi obatnya juga tepat sasaran. Itu yang terjadi di Jawa Tengah," ungkapnya. 

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna mengungkapkan  terkait ketepatan kebijakan pemerintah provinsi Jateng dalam mengupayakan kebangkitan perekonomian masyarakat, tidak diragukan. 

"Jawa Tengah pernah mendapat penghargaan dari OJK tentang UMKM. Di Jateng misalnya ada digitalisasi UMKM, UMKM Bangkit, UMKM Go Export, itu menunjang pengembangan UMKM yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan," ujarnya, dihubungi via telepon. Bahkan akun LapakGanjar, akun  yang dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah untuk membantu UMKM promosi, juga dinilai berdampak positif membantu memupus kemiskinan di akar rumput. 

Lebih jauh, Wagub menyampaikan bahwa program Satu OPD Satu Desa Dampingan juga telah direplikasi oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, hal ini sangat baik untuk bersama-sama memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk bangkit dari zona kemiskinan. Dia menilai pemerintah kota/kabupaten memiliki andil yang cukup besar dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya, dia berharap agar seluruh kabupaten/kota melakukan langkah serupa. 

"(Program) Desa dampingan, direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Itu juga dirasakan masyarakat, dan (pemerintah) kabupaten/kota menyampaikan ini efektif," tandasnya.