JAKARTA - Pemerintah Jawa Tengah kembali menerima predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi di tahun 2022. Sebelumnya, provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini sudah empat kali mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berturut-turut sejak 2018 lalu.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur dari Menteri PANRB RI, Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto  Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2022).  

"Saya menyampaikan terimakasih atas apresiasi dari Kementrian PANRB pada kami, ini termasuk hasil kerja kawan-kawan Pemprov Jateng (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," ujar Gubernur. Dia mengatakan, penghargaan tersebut akan semakin memotivasi provinsinya untuk semakin giat melakukan reformasi birokrasi. 

"Dan, kita musti ada satu target lagi untuk bisa dapat doble A, jadi AA. Kita harus belajar dari tempat lain agar bisa melakukannya," lanjutnya. Upaya untuk mencapai target tersebut telah dimulai dengan membangun puluhan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah. 

Gubernur menyampaikan, tidak lama lagi dari 35 kabupaten/kota di provinsinya, semua sudah akan memiliki MPP sendiri.  "Maka saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada Mal Pelayanan Publik, segera buat, itu tidak sulit dan hanya butuh mau saja untuk melakukan itu," terangnya.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  menyebutkan, saat ini Jawa Tengah telah memiliki 21 MPP yang tersebar di berbagai wilayah yaitu Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap. 

Ditegaskannya, reformasi birokrasi terpenting adalah memberikan pelayanan dengan baik dan optimal. Maka, salah satunya dengan pemanfaatan mal pelayanan publik yang ada. 

"Tapi intinya birokrasinya mesti di reformasi, pelayanannya harus lebih baik. Maka, saya minta untuk Jateng seluruh kabupaten/kota yang belum punya segera buat. Itu tidak sulit, hanya butuh mau saja untuk melakukan itu," paparnya. 

Selain mendorong pelayanan yang lebih baik, Gubernur juga mengingatkan agar semua memperhatikan sektor investasi, penurunan angka kemiskinan, dan digitalisasi. "Dan setelah ada, MPP segera tingkatkan pada pelayanan digitalnya. Sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan. Kalau semua sudah transparan dan akuntabel, insyaallah itu bisa mencegah potensi korupsi. Ini yang penting," tandasnya.