KLATEN - Upaya mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin, kini sedang digencarkan pemerintah, karena bisa dirasakan dampak positifnya dalam jangka panjang. Cara ini perlu dukungan para stakeholder, agar bisa memfasilitasi masyarakat miskin dalam menjalankan usahanya. 

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, saat memberikan sambutan pada kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bidang KUMKM di Kabupaten Klaten, Selasa (20/06/2023) di Pendapa Kabupaten Klaten.

"Sebetulnya yang jauh lebih penting adalah memberdayakan masyarakat. Jadi, masyarakat yang tidak punya penghasilan bisa berusaha, bisa punya penghasilan, bisa berkembang. Sebetulnya pengentasan kemiskinan adalah yang seperti ini," Sekda. 

Salah satu dukungan untuk bisa mengembangkan usaha adalah akses modal dari perbankan. Tetapi, menurut Sekda, tugas perbankan tidak hanya berhenti pada pemberian kredit modal usaha saja. Perbankan juga memiliki tanggungjawab untuk mendampingi para pelaku UKM.

"Kalau pinjam di bank, kami berharap, setelah dipinjami jangan ditinggal. Meh sukses, meh tidak, pokoknya mbalekne utang, (mau sukses atau tidak, yang penting membayar utang). Tapi tolong (mereka) juga didampingi. Karena konsep kita memberikan pinjaman, itu supaya mereka bisa berusaha, bisa berkembang. Bukan sekadar mereka pinjam bank, bank dapat bunga. Tidak seperti itu," tandasnya .  

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyambung, berdasarkan analisanya, sebagian besar masyarakat dengan kategori miskin merupakan masyarakat yang kurang berpendidikan atau bahkan tidak berpendidikan. Ada yang menganggur dan ada yang disabilitas. 

Dengan kondisi itu, intervensi yang diberikan selain pendampingan untuk menjadi wirausaha, juga perlu menyiapkan lapangan pekerjaan. Sebab, tidak semua warga miskin bisa dibentuk menjadi wirausaha.

"Kalau mereka dijadikan target menjadi wirausaha, mungkin terlalu berat. Mungkin kita perlu mengidentifikasi apa sektor-sektor usaha di desa, kabupaten, di kecamatan yang bisa ditumbuh kembangkan, di scaling up usahanya, sehingga lapangan kerja menjadi semakin besar dan si miskin yang tidak berpendidikan, bisa diserap oleh lapangan kerja," tuturnya.

Setelah masyarakat miskin ini nantinya memperoleh pendapatan, selanjutnya yang perlu dijaga adalah daya beli mereka. Maka pemerintah perlu menjaga angka inflasi, terutama untuk kebutuhan bahan bakar dan bahan pangan. 

"Sebab kalau sudah punya pendapatan, tapi kalau harga beras mahal, kebutuhan hidup mahal, dia masuk lagi ke angka kemiskinan," pungkasnya.