SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, mengingatkan OPD, pemerintah kabupaten/ kota, maupun instansi vertikal  untuk mempersiapkan instrumen penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Pesan ini disampaikan pada saat Workshop Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023, Selasa (27/06/2023) di MG Setos.

"Karena nanti (penilaian) masih ada instrumen-instrumen, kami mohon untuk disiapkan. Jangan sampai nanti substansinya sudah, instrumennya belum," terang Sekda

Dalam workshop yang diselenggarakan Ombudsman RI tersebut, akan ada beberapa pembahasan, antara lain akan dijelaskannya mekanisme dan tata cara penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Maka, di samping substansi, menurut Sekda, instrumen yang menjadi indikator penilaian juga harus disiapkan. 

Penilaian yang dilakukan Ombudsman RI, merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terukur dan dapat dievaluasi. "Karena yang namanya pelayanan, yang bisa menilai bukan kita. Yang bisa menilai itu orang lain. Yang paling pas (menilai), yang kita layani," katanya.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengapresiasi kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dia bahkan mengaku gembira setiap kali berkunjung ke Jawa Tengah, karena capaian kinerja pelayanan publiknya yang selalu di atas rata-rata daerah lain di Indonesia. 

Tidak hanya pemerintah provinsinya, pelayanan publik di pemerintah kabupaten dan kotanya juga tidak kalah berprestasi. Kota Magelang menduduki sebagai kota terbaik nasional kategori kota, dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022. Sementara Kabupaten Grobogan menduduki peringkat pertama kategori kabupaten.

Robert berpendapat, prestasi tersebut tidak lepas dari upaya Gubernur, yang senantiasa menggaungkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Bersih dan melayani menjadi kata kunci yang disampaikan secara luas dan rasional, untuk kemudian menjadi wajah pemerintahan Indonesia ke depan.

"Bersih dan melayani  merupakan komitmen kita, dan kita sama-sama membutuhkan pemerintahan hadir. Hadir bukan sebagai penguasanya. Bukan hadir dalam raut atau wajah sebagai pejabat, tapi hadir sebagai pelayan rakyat," tegasnya.