Follow Us :              

Gubernur Ajak Sosialisasi Antikorupsi Dengan Cara Kekinian

  07 August 2023  |   10:00:00  |   dibaca : 503 
Kategori :
Bagikan :


Gubernur Ajak Sosialisasi Antikorupsi Dengan Cara Kekinian

07 August 2023 | 10:00:00 | dibaca : 503
Kategori :
Bagikan :

Foto : Vivi (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Vivi (Humas Jateng)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan pentingnya menjaga integritas untuk mencegah tindak korupsi. Maka dari itu, komunitas antikorupsi diharapkan dapat melakukan sosialisasi dengan cara kekinian.

Pesan itu disampaikan Gubernur, saat menghadiri acara pengukuhan Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangunan Integritas (KOMPAK API) dan Bimtek Tim Penilai Desa Antikorupsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (7/8/2023). 

Pembentukan komunitas antikorupsi ini, bertujuan untuk menjaga integritas, agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan dan tindak pidana korupsi.

“kami jadikan agen untuk penyuluhan antikorupsi, dan saya senang dari Kabupaten/Kota hadir. KOMPAK ini akan dibina terus menerus. Harapan saya, mereka juga akan melakukan kampanye antikorupsi, dengan cara-cara kekinian,” ucap Gubernur.

Selama ini, peningkatan sistem pencegahan korupsi di Jateng terus dilakukan. Di antaranya dengan menggandeng kelompok masyarakat sebagai agen penyuluh antikorupsi. KOMPAK API sebagai salah satunya, didorong untuk melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dengan cara kekinian. Misalnya melalui game dan media sosial, agar masyarakat lebih mudah menerima pesan, yang ingin disampaikan.

“Agar bisa menjangkau ke semua tempat, bahwa kita bisa melakukan sebuah tindakan yang baik, berintegritas, tanpa korupsi. Nanti, saya suruh kasih contoh-contohnya, sehingga pelatihan ini menjadi penting,” tegasnya.

Seperti diketahui, slogan ’Mboten Korupsi Mboten Ngapusi’ menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam membangun sistem pencegahan korupsi di daerahnya. Berbagai kebijakan juga diterapkan dalam upaya pencegahan ini. Beberapa di antaranya, yaitu pemberian kurikulum antikorupsi di 23 SMA/SMK negeri, dan pembentukan 29 Desa Antikorupsi, hingga komitmen memperbaiki sistem pemerintahan, untuk memutus potensi tindak korupsi.


Bagikan :

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan pentingnya menjaga integritas untuk mencegah tindak korupsi. Maka dari itu, komunitas antikorupsi diharapkan dapat melakukan sosialisasi dengan cara kekinian.

Pesan itu disampaikan Gubernur, saat menghadiri acara pengukuhan Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangunan Integritas (KOMPAK API) dan Bimtek Tim Penilai Desa Antikorupsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (7/8/2023). 

Pembentukan komunitas antikorupsi ini, bertujuan untuk menjaga integritas, agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan dan tindak pidana korupsi.

“kami jadikan agen untuk penyuluhan antikorupsi, dan saya senang dari Kabupaten/Kota hadir. KOMPAK ini akan dibina terus menerus. Harapan saya, mereka juga akan melakukan kampanye antikorupsi, dengan cara-cara kekinian,” ucap Gubernur.

Selama ini, peningkatan sistem pencegahan korupsi di Jateng terus dilakukan. Di antaranya dengan menggandeng kelompok masyarakat sebagai agen penyuluh antikorupsi. KOMPAK API sebagai salah satunya, didorong untuk melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dengan cara kekinian. Misalnya melalui game dan media sosial, agar masyarakat lebih mudah menerima pesan, yang ingin disampaikan.

“Agar bisa menjangkau ke semua tempat, bahwa kita bisa melakukan sebuah tindakan yang baik, berintegritas, tanpa korupsi. Nanti, saya suruh kasih contoh-contohnya, sehingga pelatihan ini menjadi penting,” tegasnya.

Seperti diketahui, slogan ’Mboten Korupsi Mboten Ngapusi’ menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam membangun sistem pencegahan korupsi di daerahnya. Berbagai kebijakan juga diterapkan dalam upaya pencegahan ini. Beberapa di antaranya, yaitu pemberian kurikulum antikorupsi di 23 SMA/SMK negeri, dan pembentukan 29 Desa Antikorupsi, hingga komitmen memperbaiki sistem pemerintahan, untuk memutus potensi tindak korupsi.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu