SEMARANG - Keberhasilan perencanaan pembangunan dan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah telah menjadikan Jateng sebagai sebagai contoh yang menginspirasi bagi daerah lain. Pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan serta Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berkunjung ke Jateng. 

Kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan studi tiru di Jateng. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, kedatangan rombongan dari Pemprov Papua Selatan untuk berdiskusi mengenai berbagai hal terkait dengan perencanaan pembangunan.

"Saya sarankan pelibatan masyarakat dengan teori no one left behind (jangan ada satupun yang tertinggal di belakang), karena hanya ada empat kabupaten. Maka saran saya, Pemprovnya datang ke kabupaten, dengarkan suara suku-suku, kelompok perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas," kata Gubernur usai menemui rombongan dari Pemprov Papua Selatan dan PKH Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan di Puri Gedeh, Rabu (23/8/2023) malam.

Sebagai provinsi baru, menurut Gubernur, Papua Selatan perlu memiliki sistem perencanaan pembangunan. Selama ini, perencanaan pembangunan milik Pemprov Jawa Tengah dibantu oleh Government Resources Management System (GRMS). Sistem ini membantu mengelola pemerintahan yang terintegrasi untuk memudahkan tata kelola anggaran daerah. Pada pertemuan itu, Gubernur juga menyampaikan, pihaknya bersedia membantu, jika Pemprov Papua Selatan ingin memakai sistem yang sama.

"Tapi saya titipkan, semua harus diawali dengan integritas tinggi yang tidak korupsi. Ini saya sampaikan kepada mereka. Kalau itu bisa dijadikan pedoman, mumpung Papua Selatan masih baru, maka birokrasinya akan ditata sejak dari awal, sehingga value atau nilai-nilai juga dikembangkan dari awal," kata Gubernur.

Gubernur juga mengatakan hal yang sama kepada rombongan PKH dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penanganan kemiskinan ekstrem harus ditangani secara tepat sasaran serta diperlukan adanya inovasi dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu, dibutuhkan integritas terkait dengan verifikasi data dan standar penilaian kemiskinan di masing-masing daerah.

"Kami melakukan inovasi dalam menangani kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Kami libatkan semua, termasuk masyarakat, instansi, dan lembaga pemerintah, sampai perusahaan dengan CSR-nya. Kami juga melibatkan Baznas," jelas Gubernur saat menjawab pertanyaan dari perwakilan PKH Kabupaten Luwu.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan sebagai daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan, masih harus banyak belajar dari provinsi lain yang lebih maju. Menurutnya, diperlukan perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan aturan serta kebutuhan masyarakat, agar suatu daerah bisa cepat maju dan berkembang.

Agustinus menambahkan, Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai daerah untuk studi tiru, karena memiliki perencanaan pembangunan yang baik. Pemprov Jateng memberikan pelayanan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan kesehatan dengan baik, serta berhasil menekan angka kemiskinan.

"Jawa Tengah ini pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan lainnya sangat bagus. Kami dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan sebelum pemekaran ini, kita menjalankan kerja sama dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah ini, baik Semarang, Solo, dan lain sebagainya. Kerja sama dalam bidang pendidikan dan lainnya kita sudah jalin," katanya.

Sedangkan perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Saiful mengatakan, kunjungannya ke Jawa Tengah untuk mempelajari percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang dijalankan Gubernur dan Pemprov Jateng. 

"Kami banyak belajar dengan apa yang sudah dilaksanakan di pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo. Jawa Tengah terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem, ada keberhasilan dari satu juta penduduk miskin yang graduasi sejahtera," ungkapnya.