WONOSOBO - Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jateng, di Lapangan Desa Plobangan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/9/2023) malam. Peluncuran ditandai dengan penancapan gunungan dan sejumlah tokoh wayang oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno. 

Sekda menyampaikan, program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat agar melek literasi keuangan serta terhindar dari berbagai bentuk investasi bodong maupun pinjaman online (pinjol) ilegal. Sebab, masyarakat desa sangat rentan menjadi korban berbagai modus investasi bodong dan pinjaman online ilegal. 

Rentannya masyarakat desa menjadi korban, sebab kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami dan membandingkan berbagai investasi. Demikian pula perihal pinjaman dana, beberapa masyarakat bahkan tidak peduli dengan besaran bunga yang ditetapkan oleh pihak peminjam.

"Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama bagaimana meningkatkan literasi keuangan di desa. Termasuk problem, seperti yang disampaikan Pak Bupati Wonosobo tentang masyarakat desa pun banyak yang kena pinjol dan lainnya," ujarnya. 

Pembentukan PIKD yang merupakan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan Industri Jasa Keuangan itu, adalah salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat. Dalam pelaksanaanya akan dilakukan berbagai kegiatan edukasi dan inklusi keuangan terhadap masyarakat hingga di pelosok desa. 

"Kami berterima kasih kolaborasi kami dengan OJK untuk menginisiasi PIKD. Ini adalah bagian upaya kita dan tugas kami dari TPAKD, bagaimana kita bersama-sama bahwa literasi keuangan dan akses keuangan di Jateng cangkupannya menjadi lebih luas lagi, dan masyarakat menjadi familiar terhadap perbankan dan keuangan," terang Sekda.

Sekda yang sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jateng mengatakan, pemanfaatkan teknologi digital juga sangat penting untuk mempermudah berbagai transaksi atau pembayaran. Salah satunya transaksi digital, selain praktis dan aman, juga terhindar dari peredaran uang palsu maupun uang mutilasi yang marak terjadi di berbagai daerah. Uang mutilasi, yaitu salah satu bagian uang asli disambung dengan bagian uang lainnya yang diduga uang palsu. 

"Uang saja dimutilasi, tetapi kalau kita di era digitalisasi dengan QRIS tidak akan kena uang mutilasi. Ini juga sering terjadi di desa, apalagi warga desa merasa tidak puas jika tidak memegang uang secara fisik. Seperti kita melakukan ganti rugi pembebasan tanah, mereka ditransfer tidak mau dan harus melihat fisik uangnya," ujarnya.

Selain itu, menurut Sekda, peran dari Industri Jasa Keuangan (IJK) juga sangat penting untuk membantu masyarakat desa supaya lebih mudah mengakses keuangan di perbankan. Sebab, tidak sedikit masyarakat desa yang enggan datang ke bank, apalagi berurusan dengan perbankan. Sehingga pihak perbankan harus datang langsung ke desa-desa. 

Dalam kesempatan itu, Sekda juga meninjau Pasar Ting yang ada di sisi kanan dan kiri panggung. Pasar Ting yang artinya adalah lampu minyak tanah yang digunakan untuk penerangan pada masa sebelum ada listrik, menjajakan aneka menu makanan tempo dulu. Beberapa di antaranya, yaitu soto sapi, wedang ronde, cenil lupis, dan ketan rangin yang pembayarannya tidak menggunakan uang koin maupun kertas, melainkan memakai penggol yang terbuat dari kayu berbentuk bulat pipih.