SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap netral dan tidak bermain politik praktis dalam pemilu 2024 mendatang. Pihaknya meminta, setiap ASN harus memahami betul bagaimana situasi politik yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur, usai menghadiri latihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) Kepolisian Daerah (Polda) Jateng dalam rangka pengamanan tahapan pemilu 2024 di Sirkuit Mijen, Kota Semarang, Senin (25/9/2023).

"Selama pemilu nanti, kami sudah menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN). Jadi, kita harus mengetahui dan memahami bagaimana politik itu, tetapi tidak (boleh) ada anggota ASN yang bermain politik praktis. ASN (harus) netral dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada, yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini," ucapnya.

Pj Gubernur menjelaskan, memahami situasi politik sangat penting bagi setiap ASN, terutama terkait isu hoaks yang berpotensi muncul selama tahapan pilkada. Maka dari itu, ASN harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk meredam dan memberikan pemahaman terkait isu yang mungkin beredar maupun tindakan yang mengarah pada pelanggaran pemilu.

"Kita berharap, ke depan saya yakin, masyarakat kita semakin pandai, semakin mengetahui, dan kita harapkan dalam pelaksanaan nanti, berjalan dengan baik. Kita akan jamin masalah kondusifitas," ucap Pj Gubernur.

Terkait persiapan pemilu 2024 di Jawa Tengah, Pj Gubernur menyampaikan, pihaknya terus menjalin kerja sama dan berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Selain itu, TNI-Polri serta instansi terkait, termasuk pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan jelang pemilu dan pilkada 2024 mendatang. Salah satunya dengan adanya latihan pengamanan yang digelar oleh Polda Jateng dan seluruh Polres jajaran di masing-masing Kabupaten/Kota.

"Pemetaan potensi konflik sudah dilakukan. Tadi juga sudah dipraktikkan oleh petugas, bagaimana mengatasi konflik yang ada. Saya rasa, ini kerja sama dan kolaborasi antara TNI-Polri dan pemda, dalam penanganan situasi, ketika menghadapi permasalahan terkait tahapan pemilu," ungkapnya.

Pj Gubernur menegaskan, masing-masing instansi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu adanya kerja sama, kolaborasi, dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, latihan Sispamkota di Sirkuit Mijen merupakan latihan terakhir. Sebelumnya, masing-masing Polres di Kabupaten/Kota sudah melaksanakan latihan Sispamkota bersama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) dan pemerintah daerah.

"Hari ini adalah puncaknya. Di samping Sispamkota, kami juga gunakan Sispam VVIP dalam kondisi kontijensi, terkait dengan para calon yang nanti akan kita lakukan pengamanan pemilu ini. Terakhir sispam Mako yang dipakai di mako-mako, jika nanti terjadi potensi konflik pada saat penanganan pilkada. Semua tahap kita lakukan, diharapkan pada saatnya nanti, seluruh tahapan pemilu yang digelar KPU (Komisi Pemilihan Umum), jajaran Polda Jawa Tengah sudah siap mengamankan," katanya.

Luthfi menambahkan, Unit Cyber juga disiapkan untuk sistem pengamanan di dunia maya. Unit itu dikendalikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Namun, unit itu juga ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Intelijen, dan Hubungan Masyarakat.

"Unit Cyber akan diperkuat saat penyelenggaraan pilkada. Pada Unit Cyber ini ada virtual police (polisi virtual), akan kita gunakan untuk mengingatkan masyarakat bahwa itu black campaign (kampanye hitam), itu hoaks, bahwa itu potensi tindak pidana. Bila virtual police tidak mampu, maka akan diserahkan kepada Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), apakah itu tindak pidana atau pelanggaran pemilu," pungkasnya.