MAGELANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya. Berbagai program digencarkan untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, Jo Kawin Bocah, Jogo Tonggo, dan berbagai program lain terus dilakukan di berbagai daerah. Selain mempercepat penurunan angka stunting, juga sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. 

Sekda menyampaikan, berbagai program yang sudah dilaksanakan ini cukup efektif dalam menurunkan angka stunting. Namun, pihaknya menilai, hal ini masih membutuhkan evaluasi. 

"Dari berbagai kebijakan, gerakan, dan program penanganan stunting ini, perlu dievaluasi. Sehingga dapat mengidentifikasi problem-problem, hambatan, maupun solusi, sehingga kedepannya kita bisa lebih akseleratif," kata  Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno dalam Kegiatan “Rakor Evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Jateng” di Hotel Grand Artos Magelang, Kamis (12/10/2023).

Berjalannya waktu, diketahui bahwa penyebab tingginya kasus stunting di Jawa Tengah disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak buang air besar sembarangan, dan selalu mengonsumsi makanan bergizi. Selain itu, program “Jo Kawin Bocah” digencarkan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang nantinya dapat meningkatkan kasus stunting.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB Satya Sananugraha mengatakan, Jateng merupakan salah satu wilayah prioritas percepatan penurunan stunting. 

Berdasarkan prioritas itu, pemerintah kabupaten/kota di Jateng diminta segera mengambil langkah strategis dalam menindaklanjuti hal tersebut. 

Dalam sisa waktu 14 bulan kedepan, lanjut Satya, diharapkan pemerintah dapat fokus pada indikator dan cakupan yang masih jauh dari target. Beberapa di antaranya, yaitu konsumsi tablet penambah darah, cakupan screening anemia pada remaja putri, cakupan balita kurang asupan gizi, jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai dan sosial, serta persentase kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi APBD untuk percepatan penurunan stunting. 

Satya meminta, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menindaklanjuti rekomendasi roadshow percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah diharapkan juga dapat mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa hingga provinsi.

"Edukasi dan konseling juga harus terus dilakukan kepada masyarakat secara masif, guna memberikan pemahaman, pola asuh pemberian makanan yang benar, serta pemantauan tumbuh kembang anak untuk penanganan dan pencegahan stunting," ujarnya.

Meskipun demikian, pihaknya mengapresiasi sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Jateng yang mampu menurunkan prevalensi stunting. Beberapa daerah tersebut, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Banyumas.