Boyolali – Pengucuran dana desa oleh pemerintah yang selalu meningkat tak hanya melegakan pihak desa karena anggaran tersebut bisa untuk membangun kebutuhan infrastruktur dan pengembangan masyarakat desa. Namun, mereka juga dihadapkan pada kendala penyusunan laporan penggunaan desa.

Hal itu dikeluhkan sejumlah kepala desa saat Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menjadi keynote speaker pada Rakernas I DPP PAPDESI di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan Boyolali, Rabu (13/12). Mereka berharap adanya penyederhanaan laporan penggunaan dana desa.

Menanggapi keluhan dan permintaan tersebut Gubernur Ganjar Pranowo akan berupaya menyampaikan langsung kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Rencananya, Wapres Jusuf Kalla akan datang ke Semarang untuk menghadiri HUT Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) ke-60 pada Kamis (14/12) mendatang.

“Besuk pagi (Kamis) Kota Semarang diminta menjadi tempat pertemuan nasional Ikatan Akuntan Indonesia dan Pak Wapres mau datang. Menurut saya ini kesempatan saya untuk menyampaikan bahwa laporan pengelolaan keuangan desa dibikin sesederhana mungkin, aja ngerepoti,” katanya .

Menurut Ganjar, laporan penggunaan dana desa tersebut sudah semestinya dibuat sederhana agar tidak merepotkan para kepala desa. Sehingga mereka bisa fokus untuk melakukan pelayanan masyarakat yang prima.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada para kades yang saat ini sudah transparan dalam penggunaan dana desa. Inisiasi untuk memublikasikan penggunaan dana desa kepada masyarakat ini merupakan bentuk inovasi yang harus terus ditingkatkan demi peningkatan pembangunan desa.

“Kades-kades sekarang punya inisiatif sendiri-sendiri memublikasikan anggaran desa masing-masing dengan berbagai macam bentuk. Nah ini menurut saya bagian dari kebanggaan kita bahwa dari desa ternyata beragam inovasi pemerintahan dan pengelolaan desa itu bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI ini juga menilai beberapa desa juga sudah bisa berinovasi terhadap pengelolaan dana desa dengan membuat BUMDes-BUMDes yang bisa menambah penghasilan desa untuk menyejahterakan masyarakatnya.

“Bahkan inovasi di beberapa desa bisa menampilkan BUMDes-BUMDesnya yang ciamik betul,” tuturnya.

Sementara itu terkait perekrutan perangkat desa, Ganjar mengaku masih mendapat banyak laporan dari berbagai pihak tentang proses perekrutan yang belum transparan. Hal tersebut menurutnya harus segera diubah. Perangkat desa harus kredibel, dipercaya dan bisa bekerja agar dapat membantu tugas-tugas kepala desa dengan baik dan benar sesuai perundangan yang berlaku.

“Saya minta tolong ini dijaga karena ini yang akan menjadi perangkatnya bapak/ ibu. Mudah-mudahan yang didapat mereka yang kredibel, dipercaya, dan bisa kerja sungguh-sungguh,” pungkasnya.

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng