SEMARANG – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyampaikan, partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.  

"Mari kita sukseskan Pemilu damai, dan tidak mudah terprovokasi,” katanya saat menghadiri Puncak Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Sabtu, 20 Januari 2024 malam.

Pj Gubernur mengatakan, salah satu indikator kesuksesan Pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jateng menargetkan, setidaknya lebih dari 80 persen masyarakat dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan.

"Pada waktunya nanti, kita bersama berbondong-bondong untuk menghadiri TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada. Silakan pilih, sesuai dengan hati nurani kita," ucapnya.

Menurut Pj Gubernur, penyelenggaraan Pemilu damai di Jawa Tengah sangat mungkin untuk diwujudkan. Tentunya dengan dukungan dan partisipasi penuh dari seluruh elemen masyarakat, untuk berpartisipasi serta menjaga kondusivitas di daerah selama tahapan Pemilu.

Puncak Perayaan Natal 2023 dan Tahun baru 2024 dihadiri sekitar 2.600 orang umat kristiani. Mereka melakukan doa bersama untuk kesuksesan Pemilu 2024 yang dipimpin oleh Uskup Agung Semarang, Romo Robertus Rubiyatmoko dan Ketua Persatuan Gereja-gereja Indonesia-Wilayah (PGIW) Jateng, Pendeta Heru Purwanto. 

Keduanya menyampaikan harapannya, agar perhelatan Pemilu dapat berjalan dengan sukses dan damai. Sebab, penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, sudah seharusnya membawa kegembiraan bagi seluruh masyarakat. 

Pada kesempatan itu, Romo Rubiyatmoko meminta umat Katolik untuk berlaku bijaksana dan dewasa dalam menyikapi perbedaan pilihan, demi persatuan bangsa dan negara.

"Kita semua dipanggil, untuk pembawa damai di negara kita, demi keutuhan bangsa Indonesia. Kita dorong umat kita, untuk menggunakan hak pilih, untuk mendapatkan pemimpin bangsa yang baik. Mari berjalan bersama menuju Indonesia damai. Perbedaan jangan menjadi alasan, (untuk) memicu konflik, ketegangan, dan perpecahan sesama anak bangsa," katanya.