SEMARANG – Sebanyak 9 kabupaten/kota di Jawa Tengah berstatus tanggap darurat bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. 

Kesembilan daerah tersebut, yaitu Kota Pekalongan, Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Demak, Kudus, Pati, Jepara, dan Grobogan.

Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi hingga 20 Maret 2024, sebelum nantinya akan terjadi tren penurunan curah hujan. Sementara masa peralihan atau pancaroba, akan tiba di bulan April-Mei 2024.

Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mengatakan, Jawa Tengah merupakan daerah yang rawan bencana. Sejak Januari hingga 14 Maret 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng mencatat, telah terjadi sebanyak 134 kejadian bencana, terdiri dari 61 angin kencang, 53 bencana banjir, 18 tanah longsor, dan 2 peristiwa kebakaran permukiman/gedung.

Sejumlah bencana yang terjadi mengakibatkan 226.601 jiwa terdampak, 36.086 orang mengungsi, dan 15 orang meninggal dunia.

"Termasuk kemarin banjir di Kabupaten Pekalongan, yang menyebabkan dua orang meninggal," ucap Pj Gubernur usai menghadiri Rapat Koordinasi Kebencanaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 18 Maret 2024.

Dalam kurun waktu satu minggu terakhir, sejak 8 Maret hingga 14 Maret 2024, bahkan telah terjadi 30 bencana besar di Jateng. Pada waktu tersebut, tercatat sebanyak 14 bencana banjir dan 16 kejadian angin kencang terjadi di 20 kabupaten/kota.

Bencana banjir yang menjadi sorotan, yakni banjir di Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.

Menurut Pj Gubernur, cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini, secara signifikan meningkatkan potensi terjadinya berbagai bencana di daerah.

Terkait penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan berbagai langkah pencegahan dan penanganan, serta memberikan bantuan logistik dan peralatan yang sekiranya dibutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga menggandeng para pemangku wewenang atau stakeholder terkait untuk memberikan bantuan dalam bentuk dukungan personel, peralatan, maupun logistik.

"Menghadapi bencana, tentu kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Tengah tidak mampu bekerja sendiri, namun membutuhkan bantuan dari Pusat," jelasnya.

Salah satunya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang telah memberikan bantuan dengan meningkatkan alokasi anggaran, menguatkan sumber daya, memberikan dukungan peralatan, penguatan infrastruktur, dan langkah-langkah pemulihan pasca bencana.

Sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),  membantu terkait dengan rekayasa cuaca (TMC/Teknologi Modifikasi Cuaca) agar curah hujan dapat dikendalikan, sehingga meminimalisasi risiko terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

Kemudian, para Bupati dan Wali Kota juga diminta melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana; penanganan darurat bencana; serta perencanaan rehabilitasi bencana.

"Kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Kami juga sudah menyiapkan untuk evakuasi, posko kesehatan kami standby terus, dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tanggul-tanggul yang ada akan dievaluasi, dan secara bertahap akan dilakukan perbaikan," jelas Pj Gubernur.

Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, sebanyak 9 daerah di Jateng menetapkan status tanggap darurat. Maka dari itu, sesuai dengan instruksi Presiden, BNPB langsung memberikan bantuan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Bantuan yang diberikan, meliputi peralatan penanggulangan bencana, dapur umum, maupun anggaran operasional untuk tanggap darurat.

Nantinya, juga akan ada transisi tanggap darurat. Di mana beberapa daerah harus merelokasi atau memindahkan warga yang terdampak bencana.

"Setelah itu, ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, dan rumah warga yang rusak, diperbaiki,” katanya.