SEMARANG – Pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta agar pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di wilayahnya semakin diperketat.  

Menurutnya, ketersediaan stok BBM dan LPG harus disertai dengan mitigasi risiko di lapangan, agar tidak terjadi kelangkaan ataupun penyalahgunaan.

“Harus dimitigasi betul. Di posko-posko yang kita siapkan, semuanya kita monitor,” ucap Gubernur usai beraudiensi dengan General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, di Kota Semarang pada Rabu, 24 Desember 2025.

Hal ini perlu dilakukan mengingat ada potensi terjadi lonjakan kebutuhan energi, baik BBM maupun LPG pada momentum Nataru. Maka dari itu, Gubernur menilai pengawasan distribusi tetap menjadi faktor krusial, terutama untuk energi bersubsidi.

Dalam audiensi itu, Pertamina Patra Niaga melaporkan bahwa stok BBM dan LPG di Jateng per 23 Desember 2025 berada pada level mencukupi. Stok solar tercatat aman untuk 18,3 hari; Pertalite 10,3 hari; dan Pertamax 19 hari. Sementara stok LPG berada pada level 2,4 hari dan diperbarui setiap hari mengikuti pola konsumsi masyarakat.

Pada kesempatan itu, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengatakan,  Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta diprediksi mengalami lonjakan permintaan energi, karena kedua daerah menjadi pusat berbagai kegiatan nasional selama periode Nataru.

“Kami memprediksi akan terjadi lonjakan permintaan. Ini sudah kami koordinasikan dengan sektor-sektor terkait,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pertamina sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru dan memastikan seluruh sarana serta infrastruktur dalam kondisi siap. Tak hanya itu, berbagai layanan tambahan untuk mengantisipasi kondisi darurat juga sudah dipersiapkan.

“Kami sudah melakukan simulasi ketika terjadi kondisi darurat, termasuk yang berkaitan dengan potensi bencana hidrometeorologi,” katanya.

Fanda mengungkapkan, Pertamina sudah menyiapkan tambahan pasokan BBM sekitar 10.000-11.000 kiloliter. Sementara untuk LPG, disiapkan penambahan kuota/fakultatif sebesar 5%, meskipun saat ini realisasi tambahan baru sekitar 1,5%.

Guna mendukung kelancaran distribusi BBM dan LPG, Pertamina juga mengoperasikan SPBU Siaga yang buka 24 jam, agen LPG Siaga, layanan motoris untuk membantu konsumen yang kehabisan BBM saat macet, mobil tangki kantong, serta layanan Call Center 135. Selain itu, tersedia fasilitas Serambi MyPertamina yang ramah keluarga dan dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat.

“Di wilayah Jawa Tengah dan DIY, Serambi MyPertamina tersedia di Rest Area KM 379 A, KM 360 B, serta di Bandara Yogyakarta International Airport,” ujar Fanda.

Sementara itu, Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menegaskan bahwa pemerintah daerah berfokus untuk menjaga kecukupan tiga komoditas energi utama, yakni listrik, LPG 3 kg, serta BBM bersubsidi Pertalite dan Solar.

Ia menyebutkan, pasokan energi untuk sektor pertanian hingga akhir tahun dipastikan tidak mengalami kendala. Terkait ketersediaan solar, sudah dilakukan penambahan melalui pergeseran kuota antarprovinsi, serta pengajuan tambahan kuota yang telah disetujui oleh pemerintah pusat.

“Konsumsi LPG diperkirakan naik sekitar 5 persen, dan itu sudah diantisipasi oleh Pertamina, termasuk mekanisme pengisian ke daerah-daerah yang berpotensi kosong,” ujarnya.

Selain BBM dan LPG, keandalan listrik juga menjadi perhatian. Ia mengungkapkan, PLN telah menyatakan kesiapan untuk menjaga pasokan listrik, khususnya selama perayaan Natal di gereja-gereja dan perayaan Tahun Baru di Jateng.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka posko pelayanan masyarakat sejak 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang akhir tahun, Pemprov Jateng menegaskan bahwa pengamanan distribusi energi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pertamina, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap permasalahan dan indikasi adanya penyimpangan.