SEMARANG - Sekretaris Daerah Jateng Sri Puryono tak henti-hentinya meminta perusahaan-perusahaan di Jateng turut membantu menangani masalah kemiskinan. Pasalnya, jika hanya mengandalkan program pemerintah, penanganan kemiskinan akan sulit tercapai dalam waktu cepat. Peran perusahaan, salah satunya melalui program corporate social responsibility (CSR) yang dimiliki juga dibutuhkan.

"Kami ingin perusahaan-perusahaan merapatkan barisan bersama pemprov. Kalau (hanya) mengandalkan pemerintah, maksimal hanya 30 persen. Program ini jadi prioritas gubernur. Kami tidak ingin uangnya, tapi programnya. 60 persen untuk pengentasan kemiskinan, 40 persen silakan dikelola sendiri," ujar Sri Puryono saat silaturahmi Forum Komunikasi BUMN Jateng di Aula Borobudur Lantai 8 Gedung Telkom Jalan Pahlawan, Kamis (7/2/2019). 

Sekda juga mengingatkan manajemen BUMN yang hadir seperti Telkom, PTPN, Bank Mandiri, BRI, untuk segera melaporkan harta kekayaannya (LHKPN). Di Pemprov Jateng sendiri, sudah 60 persen yang melaporkan.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua Forum BUMN yang sebelumnya dijabat Joko Raharjo kepada Mahmudi. Selain itu, juga dilakukan serah terima jabatan Vice President PT Telkom Regional IV Jateng dan DIY Joko Raharjo kepada Djatmiko. 

Kepada Djatmiko, Sekda memberikan apresiasi terhadap Telkom yang telah berperan pada pembangunan. Jika pemerintah sudah membangun tol, Telkom juga harus meninggikan speed atau kinerja dan kekuatan sinyalnya.

(Syukron/Himawan/Humas Jateng)

Baca juga : Pengentasan Kemiskinan, Sekda Minta Infrastruktur Jadi Prioritas