SEMARANG - Sekda Jateng Sri Puryono mengatakan, program kerja 2019 di rumpun asisten pemerintahan dan kesra, ekonomi dan pembangunan serta rumpun asisten administrasi harus dikebut.

Sebab, masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan. Seperti infrastruktur dan dampaknya, terbentuknya mekanisme usaha pertanian on farm dan off farm yang terintegrasi, serta pemanfaatan kawasan hutan yang mendukung aspek sosial, ekonomi dan ekologi.

Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan peran BUMD dalam mendukung penerimaan PAD dan tindak lanjut putusan PK atas tanah PRPP. 

"Soal Pemilu, Pemprov harus mendukung kesuksesan dan kelancaran. Kemudian, soal upah tenaga kerja tahun 2020 mendasarkan hasil survey KHL yang diusulkan buruh," paparnya dalam Rapat Koordinasi Inventarisasi Masalah dan Upaya Penanganan Tahun 2019 di Gedung Gradhika, Pemerintah Provinsi Jateng, Senin (18/2/2019).

Sri Puryono menambahkan, terkait penanganan kemiskinan juga harus dilakukan secara terintegrasi lintas stakeholders. Di bidang pendidikan, ada masalah kekurangan honor guru tidak tetap (GTT) dan permasalahan aset tanah SMA dan SMK. Selain itu, kedudukan atau status rumah sakit daerah, SDM kesehatan di RS seperti dokter spesialis, dan sub spesialis serta klaim BPJS yang masih bermasalah.

"Saya minta, target kuantitatif, kualitatif dan tindak lanjut, harus ada dan dilaporkan secara berjenjang," tandasnya di depan para asisten, kepala biro, kepala SKPD, kepala dinas, serta BUMD pada rapat yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo dan juga dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen itu.

Baca juga : Kejar Target, Sekda Minta DPPAD Genjot Pendapatan dan Beri Pelayanan Prima