WONOSOBO - Para pengajar TPQ, Madrasah Diniyah (Madin) dan Pondok Pesantren (Ponpes) berharap, insentif yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tidak hanya berjalan pada satu tahun, namun terus bergulir, sehingga para guru ngaji semakin semangat dalam menularkan ilmu kepada generasi bangsa.

"Harapannya, program ini terus berlanjut atau tidak hanya dalam tahun ini, tetapi diberlakukan terus-menerus. Syukur-syukur bukan hanya insentif untuk para guru ngaji, tetapi juga operasional lembaga-lembaga pendidikan," ujar Mifyah, salah seorang pengajar TPQ di sela penyerahan insentif secara simbolis bagi guru ngaji dari Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di Ponpes Salaf Putra-Putri Al-Anwar, Jawar, Mojotengah, Wonosobo, Sabtu (30/3/2019).

Warga Kecamatan Leksono yang sudah belasan tahun mengajar di TPQ Al-Hikmah, Leksono, Kabupaten Wonosobo itu mengatakan, perhatian pemerintah terhadap lembaga dan pendidik keagamaan sudah ada, namun belum maksimal. Pemberian insentif khusus untuk ustaz dan ustazah di Jateng yang dicairkan setiap triwulan ini merupakan titik awal untuk perhatian terhadap TPQ  Madin dan Ponpes.

"Kami tentu sangat senang, ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Jateng. Semoga guru TPQ, Madin, dan Ponpes semakin semangat dan istikamah dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikan keagamaan," terangnya.

Meskipun nominal insentif tidak banyak, kata dia, tetapi akan bermanfaat. Apalagi, selama ini para guru ngaji belum pernah mendapat insentif dari pemerintah provinsi. Demikian pula kebutuhan operasional lembaga pendidikan juga mengandalkan swadaya masyarakat, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian seperti ini.

Sementara itu, Wagub Taj Yasin menjelaskan, pemerintah akan terus memajukan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan para pengajarnya. 

Dia menyebutkan, sebelumnya dianggarkan sekitar Rp300 miliar, karena tidak dapat terserap semuanya maka anggaran yang teralisasi tahun 2019, Rp205 miliar. Hal itu karena data guru ngaji penerima insentif yang masuk tidak akurat, semisal ada guru yang sudah meninggal tujuh tahun silam namanya masuk daftar, TPQ atau Ponpes, serta lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang belum mengantongi izin resmi dari instansi terkait.

"Kesiapan data harus benar-benar valid, baik data administrasi pengajarnya  maupun TPQ, Madin, dan Ponpes. Mari kita bersama-sama perbaiki data. Apalagi sekarang era digital, semua semakin mudah dan akurat dengan teknologi digital," pintanya.

Mengenai keberadaan lembaga pendidikan keagamaan di Jateng, putra ulama kharismatik KH Maimoen Zubair itu menceritakan, ketika berbincang dengan Presiden RI Joko Widodo di sela kunjungan kerjanya di Surakarta beberapa waktu lalu, dia memaparkan mengenai kondisi Ponpes di Jateng yang mencapai lebih dari 4.000 pesantren. 

"Jumlah pondok pesantren yang besar merupakan potensi sebagai benteng NKRI. Selain itu dengan memberdayakan santri dan Ponpes yang ada, maka akan dapat memajukan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui program Ekotren atau ekonomi berbasis pondok pesantren yang digagas oleh Pemprov Jateng," bebernya.

Diketahui, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran insentif untuk para guru agama se-Jateng sebesar Rp205,35 miliar dengan jumlah penerima 171.131 orang. Sebelumnya telah diserahkan kepada 11.882 orang di Kabupaten Pati dan Kota Semarang 2.700 orang, kemudian pada Sabtu (30/3/2019), Purbalingga sejumlah 2.555 orang dan Wonosobo tercatat 2.000 orang. 

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jateng sebesar Rp50 juta kepada pengasuh Ponpes Salaf Putra-Putri Al-Anwar Jawar, Mojotengah, Wonosobo.

Baca juga : Kesejahteraan Guru Agama Jadi Perhatian Serius Pemprov Jateng