SEMARANG – Mandiri Sekuritas mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat merealisasikan obligasi daerah pada Januari 2020. Berdasarkan analisa Mandiri Sekuritas, suku bunga obligasi saat ini trennya sedang turun, dan diperkirakan masih akan terus turun hingga awal tahun depan. Kondisi tersebut akan menguntungkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Tingkat suku bunga saat ini sebenarnya sangat kondusif karena trennya sudah turun terus dari akhir tahun lalu sampai sekarang. Sehingga momentumnya apabila kita jadi menerbitkan obligasi daerah di tahun depan awal, memang momentum yang pas. Bunganya lagi turun,” terang Direktur Utama Mandiri Sekuritas Shery Juwita Lestari dalam Rapat Persiapan Penerbitan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (3/7/2019) di Hotel Novotel.

Shery tidak menyangkal bahwa bunga obligasi memang tergantung pasar. Sebab, bunga acuan obligasi pemerintah akan terpengaruh dengan kondisi global. Namun menurut dia, pengaruhnya tidak terlalu besar. 

“Misalnya bunga obligasi pemerintah yang (tenor) lima tahun sebesar 7 persen, artinya bunga obligasi pemerintah daerah Jateng nanti 7 persen sebagai bunga acuan, ditambah bunga premium berdasarkan rating (data Indonesia Bond Pricing Agency) sekitar 2 persen, maka mungkin nanti total bunganya sekitar 9,25 persen. Jadi penentuan suku bunga obligasi pemerintah daerah itu cukup transparan,” jelas dia.

Shery berpandangan, segala proses untuk penerbitan obligasi daerah Provinsi Jawa Tengah dengan difasilitasi Asian Development Bank, sudah dilakukan. Hanya tinggal sedikit langkah untuk merealisasikannya. 

“Tinggal sedikit lagi pecah telor obligasi daerah perdana terbit di tahun depan awal,” ujarnya.

Kepala Sub Bidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia Kementerian Keuangan RI, Dara Ayu menyambung, pada prinsipnya Kementerian Keuangan mendukung penerbitan obligasi sesuai yang telah dijadwalkan, yaitu awal tahun depan. Jika penerbitan obligasi mundur dari timeline, kemungkinan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) tidak akan dilanjutkan.

“Tapi jika tetap di issues (diterbitkan) dengan project yang Bapak (Sekda) propose yaitu rumah sakit, tetap bisa ada bantuan dari ADB. Intinya, ADB ingin melihat komitmen sejauh mana semangat Jateng meneruskan issues obligation ini,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP menuturkan, dari sisi eksekutif, sudah berupaya maksimal untuk mencapai target penerbitan obligasi pada awal tahun depan. Apalagi, penerbitan surat berharga tersebut, secara eksplisit sudah tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hanya saja, proses yang masih memerlukan waktu adalah belum adanya persetujuan prinsip dari DPRD. 

“Regulasi yang diperlukan adalah persetujuan prinsip dari dewan. Di Peraturan Dewan Nomor 1 tahun 2018 belum ada tata tertib yang mengatur tentang itu,” ungkapnya.

Meski begitu, dari sisi eksekutif, berkomitmen akan menerbitkan obligasi yang targetnya diterbitkan tahun depan, berapa pun nilainya.

Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Derah Kementerian Dalam Negeri Rooy John Erasmus mengapresiasi komitmen tersebut. Sebab, program yang dituangkan dalam RPJMD akan menjadi penilaian kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. 

“Berapapun nilainya, obligasi harus dilaksanakan karena kita sepakat bahwa yang sudah ditetapkan di Perda harus dilaksanakan dan itu menjadi ukuran kinerja, baik pemerintah daerah maupun DPRD. Kementerian Dalam Negeri tidak melihat obligasi dari besaran nilainya. Tapi dari kerangka perencanaannya dan itu mulai dari RPJMD, RKPD dan seterusnya sampai APBD,” tegasnya.

Baca juga : Jateng Bakal Jadi Provinsi Pertama Terbitkan Obligasi Daerah