Follow Us :              

Masyarakat Harus Mampu Mitigasi Bencana Secara Mandiri

  16 July 2018  |   13:00:00  |   dibaca : 396 
Kategori :
Bagikan :


Masyarakat Harus Mampu Mitigasi Bencana Secara Mandiri

16 July 2018 | 13:00:00 | dibaca : 396
Kategori :
Bagikan :

Foto : (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : (Humas Jateng)

BANJARNEGARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah terus mendorong pembentukan desa tangguh bencana di daerah-daerah rawan bencana guna mengurangi risiko bencana yang dialami masyarakat. Kali ini pembentukan desa tangguh bencana dilakukan di Desa Mlaya dan Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Senin (16/7/2018).

Bertempat di Balai Desa Mlaya selama empat hari mulai tanggal 16-20 Juli 2018, masyarakat akan diberikan berbagai pelatihan agar mampu merespon kejadian bencana. Sehingga apabila terjadi bencana risiko korban dan kerusakan bisa diminimalisirkan.

“Tujuannya membentuk tim reaksi cepat dan tim kaji cepat supaya pada saat terjadi bencana masyarakat sudah tanggap yang pertama bisa menyelamatkan masyarakat terutama diri sendiri,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Sarwa Permana saat memberikan laporan kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana (MASTANA).

Sarwa mengatakan selama empat hari masyarakat akan diberikan pelatihan 20 indikator menjadi desa tangguh bencana. Sehingga diharapkan setelah mendapat pelatihan masyarakat lebih tangguh, tidak takut terhadap bencana, bahkan bisa hidup harmonis dengan bencana.

Selain itu, Sarwa meminta kepada masyarakat yang telah mendapat pelatihan untuk bisa melakukan penanganan bencana secara mandiri jika kejadian bencana yang terjadi masih dalam skala kecil.

“Kalau Sudah dilatih harapan kami kalau ada bencana kecil tidak usah lapor ke kabupaten, langsung ditangani sendiri dengan menggunakan APBDes karena sudah bisa untuk mitigasi bencana,” ujarnya.

Karenanya, lanjut Sarwa, bagi desa yang sudah memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk bisa diundang dalam Musrenbangdes guna pengalokasian anggaran mitigasi bencana.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko Msi saat membuka Pengembangan MASTANA mengatakan dalam penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan petugas di tingkat atas yang jaraknya jauh dari desa yang terkena bencana. Oleh karenanya penguatan sumberdaya dan kapasitas masyarakat untuk penanggulangan bencana sangat diperlukan guna mengurangi risiko bencana.

“Kalau bencananya terjadi di salah satu desa yang jauh, maka yang paling dekat yang harus bisa bertindak lebih awal daripada yang lain. Itu semua perlu ditularkan pengetahuannya, perlu dilatihkan,” katanya.

Heru juga menyampaikan selain penguatan infrastruktur dan SDM, yang juga perlu dilakukan penguatan adalah struktur pemerintahan mulai dari tingkat atas hingga tingkat paling bawah. Sebab permasalahan terjadi banyak di tingkat bawah, namun pemerintah tingkat bawah masih belum cukup kuat menghadapi persoalan yang terjadi.

“Pemerintahan itu ibarat satu tubuh manusia, kalau badannya kuat, kaki dan tangannya juga cukup kuat tetapi jari-jarinya belum terlalu kuat maka tidak bisa mengangkat barang meski kecil sekalipun. Artinya PR kita untuk memperkuat pemerintahan ditingkat yang dibawah,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama BPBD Jawa Tengah juga memberikan bantuan seperangkat komputer kepada FPRB di tiga desa, yakni Desa Mlaya, Desa Tlaga Kecamatan Punggelan, dan Desa Sijeruk kecamatan Banjarmangu. Komputer tersebut digunakan untuk melakukan pendataan saat terjadi bencana.
(Kukuh/Puji/Humas Jateng)

 

Baca juga : Gerakkan Generasi Muda Menjadi Pelopor Penanganan Bencana


Bagikan :

BANJARNEGARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah terus mendorong pembentukan desa tangguh bencana di daerah-daerah rawan bencana guna mengurangi risiko bencana yang dialami masyarakat. Kali ini pembentukan desa tangguh bencana dilakukan di Desa Mlaya dan Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Senin (16/7/2018).

Bertempat di Balai Desa Mlaya selama empat hari mulai tanggal 16-20 Juli 2018, masyarakat akan diberikan berbagai pelatihan agar mampu merespon kejadian bencana. Sehingga apabila terjadi bencana risiko korban dan kerusakan bisa diminimalisirkan.

“Tujuannya membentuk tim reaksi cepat dan tim kaji cepat supaya pada saat terjadi bencana masyarakat sudah tanggap yang pertama bisa menyelamatkan masyarakat terutama diri sendiri,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Sarwa Permana saat memberikan laporan kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana (MASTANA).

Sarwa mengatakan selama empat hari masyarakat akan diberikan pelatihan 20 indikator menjadi desa tangguh bencana. Sehingga diharapkan setelah mendapat pelatihan masyarakat lebih tangguh, tidak takut terhadap bencana, bahkan bisa hidup harmonis dengan bencana.

Selain itu, Sarwa meminta kepada masyarakat yang telah mendapat pelatihan untuk bisa melakukan penanganan bencana secara mandiri jika kejadian bencana yang terjadi masih dalam skala kecil.

“Kalau Sudah dilatih harapan kami kalau ada bencana kecil tidak usah lapor ke kabupaten, langsung ditangani sendiri dengan menggunakan APBDes karena sudah bisa untuk mitigasi bencana,” ujarnya.

Karenanya, lanjut Sarwa, bagi desa yang sudah memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk bisa diundang dalam Musrenbangdes guna pengalokasian anggaran mitigasi bencana.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko Msi saat membuka Pengembangan MASTANA mengatakan dalam penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan petugas di tingkat atas yang jaraknya jauh dari desa yang terkena bencana. Oleh karenanya penguatan sumberdaya dan kapasitas masyarakat untuk penanggulangan bencana sangat diperlukan guna mengurangi risiko bencana.

“Kalau bencananya terjadi di salah satu desa yang jauh, maka yang paling dekat yang harus bisa bertindak lebih awal daripada yang lain. Itu semua perlu ditularkan pengetahuannya, perlu dilatihkan,” katanya.

Heru juga menyampaikan selain penguatan infrastruktur dan SDM, yang juga perlu dilakukan penguatan adalah struktur pemerintahan mulai dari tingkat atas hingga tingkat paling bawah. Sebab permasalahan terjadi banyak di tingkat bawah, namun pemerintah tingkat bawah masih belum cukup kuat menghadapi persoalan yang terjadi.

“Pemerintahan itu ibarat satu tubuh manusia, kalau badannya kuat, kaki dan tangannya juga cukup kuat tetapi jari-jarinya belum terlalu kuat maka tidak bisa mengangkat barang meski kecil sekalipun. Artinya PR kita untuk memperkuat pemerintahan ditingkat yang dibawah,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama BPBD Jawa Tengah juga memberikan bantuan seperangkat komputer kepada FPRB di tiga desa, yakni Desa Mlaya, Desa Tlaga Kecamatan Punggelan, dan Desa Sijeruk kecamatan Banjarmangu. Komputer tersebut digunakan untuk melakukan pendataan saat terjadi bencana.
(Kukuh/Puji/Humas Jateng)

 

Baca juga : Gerakkan Generasi Muda Menjadi Pelopor Penanganan Bencana


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu