Follow Us :              

Ganjar Menilai Syarifuddin Letakkan Etika Politik dengan Baik

  07 September 2018  |   10:00:00  |   dibaca : 639 
Kategori :
Bagikan :


Ganjar Menilai Syarifuddin Letakkan Etika Politik dengan Baik

07 September 2018 | 10:00:00 | dibaca : 639
Kategori :
Bagikan :

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

SEMARANG - Setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng  terpilih H Ganjar Pranowo SH MIP - KH Taj Yasin di Istana Negara pada 5 September lalu, maka, tugas Drs Syarifuddin MM sebagai Pj Gubernur Jateng pun berakhir. Syarifuddin menjabat sebagai Pj Gubernur Jateng selama 13 hari. Berakhirnya masa jabatan sebagai Pj ditandai dengan seremoni Pelepasan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri selaku Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Jumat (7/9/2018) di Gradhika Bhakti Praja. 

Selama 13 hari menjabat, satu agenda penting yang dilaksanakan Syarifuddin adalah penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2018 bersama legislatif pada 31 Agustus lalu. Syarifuddin menyampaikan, pihaknya bersyukur karena sebelum penandatanganan KUPA PPAS, Gubernur Ganjar Pranowo di akhir masa jabatan periode sebelumnya, sudah menandatangani Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

"Jadi saya tinggal mengawal prosesnya. Tahapan itu sudah dilalui dengan baik pada 31 Agustus lalu, dan sudah disepakati bersama antara saya sebagai penjabat gubernur Jawa Tengah dengan DPRD. Sekarang tinggal prosesnya berlanjut dan itu sudah dikawal beliau sendiri lagi," terangnya.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menilai selama 13 hari menjabat sebagai Pj Gubernur, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri meletakkan etik politik yang baik. Sebab, bersedia berkomunikasi dengan gubernur terpilih. 

"Pada saat kita mau serah terima ke beliau sebagai pj, beliau ini jagoan sehingga sudah tahu apa-apa yang mesti dikerjakan. Beliau meminta, kalau bisa secara etik saya tandatangani lebih dulu. Ini luar biasa karena biasanya orang memanfaatkan kesempatan. Mumpung saya menjabat, lebih baik, mohon maaf, dikerjain. Beliau tidak.  Jadi etik politik yang menurut saya baik," tutur dia saat diwawancarai wartawan.

Dalam konteks pembahasan anggaran, Ganjar berpandangan, banyak pelajaran yang diberikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri kepada Pemprov Jateng. Poin-poin penting menjadi pengetahuan baru agar Pemprov Jateng bisa memperbaiki, sehingga semua penganggarannya menjadi transparan dan akuntabel, sesuai target yang sudah disiapkan.

"Pak Syarif, jangan lupa nanti jadi Dirjen bantu kami, tidak untuk bicara memberikan uang, tapi mengelola keuangan," pesannya.

(Rita/Puji/Humas Jateng)

 

Baca juga : Suasana Haru Pada Pelepasan Heru Sudjatmoko


Bagikan :

SEMARANG - Setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng  terpilih H Ganjar Pranowo SH MIP - KH Taj Yasin di Istana Negara pada 5 September lalu, maka, tugas Drs Syarifuddin MM sebagai Pj Gubernur Jateng pun berakhir. Syarifuddin menjabat sebagai Pj Gubernur Jateng selama 13 hari. Berakhirnya masa jabatan sebagai Pj ditandai dengan seremoni Pelepasan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri selaku Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Jumat (7/9/2018) di Gradhika Bhakti Praja. 

Selama 13 hari menjabat, satu agenda penting yang dilaksanakan Syarifuddin adalah penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2018 bersama legislatif pada 31 Agustus lalu. Syarifuddin menyampaikan, pihaknya bersyukur karena sebelum penandatanganan KUPA PPAS, Gubernur Ganjar Pranowo di akhir masa jabatan periode sebelumnya, sudah menandatangani Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

"Jadi saya tinggal mengawal prosesnya. Tahapan itu sudah dilalui dengan baik pada 31 Agustus lalu, dan sudah disepakati bersama antara saya sebagai penjabat gubernur Jawa Tengah dengan DPRD. Sekarang tinggal prosesnya berlanjut dan itu sudah dikawal beliau sendiri lagi," terangnya.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menilai selama 13 hari menjabat sebagai Pj Gubernur, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri meletakkan etik politik yang baik. Sebab, bersedia berkomunikasi dengan gubernur terpilih. 

"Pada saat kita mau serah terima ke beliau sebagai pj, beliau ini jagoan sehingga sudah tahu apa-apa yang mesti dikerjakan. Beliau meminta, kalau bisa secara etik saya tandatangani lebih dulu. Ini luar biasa karena biasanya orang memanfaatkan kesempatan. Mumpung saya menjabat, lebih baik, mohon maaf, dikerjain. Beliau tidak.  Jadi etik politik yang menurut saya baik," tutur dia saat diwawancarai wartawan.

Dalam konteks pembahasan anggaran, Ganjar berpandangan, banyak pelajaran yang diberikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri kepada Pemprov Jateng. Poin-poin penting menjadi pengetahuan baru agar Pemprov Jateng bisa memperbaiki, sehingga semua penganggarannya menjadi transparan dan akuntabel, sesuai target yang sudah disiapkan.

"Pak Syarif, jangan lupa nanti jadi Dirjen bantu kami, tidak untuk bicara memberikan uang, tapi mengelola keuangan," pesannya.

(Rita/Puji/Humas Jateng)

 

Baca juga : Suasana Haru Pada Pelepasan Heru Sudjatmoko


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu