SEMARANG - Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengajak seluruh civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya mahasiswa turut ikut serta meredam konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan terjun ke tengah masyarakat memberikan edukasi untuk melawan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), hoaks, serta isu lain yang mengancam perpecahan negara atas nama kepentingan politik dan golongan tertentu.

Meski menurutnya antusias mahasiswa dalam bidang politik rendah, Gus Yasin, berharap pemerintah memberikan perhatian serius. Misalnya, ketika pesta demokrasi berlangsung, banyak mahasiswa cenderung tidak memilih Calon Legislatif (Caleg) maupun Calon Presiden (Capres) dengan tidak pulang ke kampung halamannya.

"Mahasiswa harus menjadi tonggak, garda terdepan dalam memberikan edukasi pentingnya, melawan isu hoaks, SARA yang memusuhi agama, maupun memusui negara," katanya saat menjadi pembicara Seminar Nasional Indonesia Damai Mereduksi Politisasi Agama di Tahun Politik di Aula Kampus III UIN Walisongo, Rabu (30/1/2019) siang.

Selain Gus Yasin, pembicara lain yang hadir adalah Komisioner KPU Jateng Ikhwadunin, Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAK Arif serta Wakil Rektor I UIN Walisongo, Musahadi.

Gus Yasin menambahkan, politisasi agama sudah ada pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW saat memilih pemimpin pengganti. Meski begitu, upaya menghindari konflik dengan saling menghormati harus dikakukan.

"Perpecahan sekarang ini sudah lebih dahsyat karena dibenturkan dengan agama lain dan golongan. Dan ini bahaya. Peran pemerintah tentu saja bersama Forkopimda, Polisi, TNI, Bawaslu, KPU, kerjasama juga dengan mahasiswa sebagai aktor akademis meredam konflik isu SARA, yang mengarah pada perpecahan ideologi atau agama," tukasnya.

Menurutnya, yang perlu diwaspadai adalah orang-orang fasik yang selalu memberikan berita tidak betul. Untuk itu, para intelektual harus meluruskannya dengan tabayun, atau klarifikasi. Sebab, golongan orang-orang fasik juga berpedoman jika dirinya tak pernah salah.

Komisioner KPU Jateng Ikhwanudin menandaskan, menjelang Pemilu legislatif dan eksekutif, siapapun tidak boleh menghina agama, suku dan RAS. Meski regulasi tidak ada kalimat tekstual dan vulgar yang mengaturnya, akan tetapi hal itu sudah masuk kategori kampanye hitam atau negatif.

Sementara Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAK Arif mengatakan, segala upaya pemecah persatuan dan pemicu konflik, pihaknya secara intens mengajak bicara secara rasional dengan Paratai Politik (Parpol). Karena menurutnya, Jateng masih bisa dikondisikan.

Di akhir paparan, Wakil Rektor I UIN Walisongo Musahadi menjelaskan jika ilmu pengetahuan pendekatan struktural melalui regulasi dapat menjadi alat untuk mereduksi politisasi agama. "Politik itu kan rumahnya beragam kepentingan. Sehingga, tidak heran jika nalar agama digunakan untuk kepentingan politik tanpa melihat moral," tandasnya.

Baca juga : Jateng Beristighotsah, Taj Yasin Minta Jamaah Jangan Mau Diadu Domba