SRAGEN - Pemerintah Kabupaten Sragen menerapkan berbagai program unggulan untuk menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Antara lain, Sarase Warga Sukowati (Saraswati) sebagai program penurunan angka kemiskinan yang fokus bergerak di bidang kesehatan, Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati (Ruselawati), Santunan Uang Duka Cita (Sangduta) masing-masing Rp1 juta, beasiswa mahasiswa miskin yang berkuliah di PTN Pulau Jawa, dan Mitra Kesejahteraan Rakyat (Matra).

Khusus untuk Matra, merupakan dana non APBD Sragen yang terkumpul dari sumbangan dari jajaran pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Sragen. Dana sukarela tersebut dapat menghimpun pemasukan yang tidak sedikit. Pada kurun waktu November 2013-Desember 2018 saja, sumbangan yang telah terkumpul dari program itu mampu tembus Rp13.099.282.372.

"(Dana Matra) Setiap bulan terkumpul kira-kira Rp80-100 juta," ujar Wakil Bupati Sragen Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno di sela Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bertajuk "Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen" di Pendapa Sumonegaran, Selasa (19/2/2019).

Pada rapat tersebut, Dedy memaparkan angka kemiskinan di wilayahnya terus turun selama lima tahun terakhir. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 angka kemiskinan Kabupaten Sragen sebesar 14,87 persen. Pada tahun berikutnya, yakni 2015 angka kemiskinan turun 0,01 persen atau menjadi 14,86 persen. Angka kemiskinan terus berkurang, pada tahun 2016 menjadi 14,38 persen, pada tahun 2017 sebesar 14,02 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 13,12 persen.

Pada tahun 2019 ini, lanjut dia, Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran Rp27.386.539.000 untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Masing-masing untuk program Saraswati sebesar Rp14,5 miliar, RTLH sejumlah Rp515 juta, beasiswa miskin untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebesar Rp1,2miliar, beasiswa miskin untuk siswa SD Rp160 juta, dan beasiswa miskin untuk siswa SMP sebesar Rp50 juta.

Pemkab Sragen juga berinovasi mendirikan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) pada tahun 2012. Berbasis single database kemiskinan yang terintegrasi, UPTPK memberikan pelayanan terpadu, seperti data dan pelaporan, kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi kepada publik. Hadirnya inovasi UPTPK bahkan memperoleh apresiasi internasional berupa Second Place Winner United Nations Public Service Award (UNPSA) tingkat Asia Pasifik yang diraih pada tahun 2015. UPTPK juga telah diadopsi oleh Kementerian Sosial RI melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat memimpin rapat koordinasi tersebut menyampaikan, kunci sukses menurunkan angka kemiskinan di Jateng adalah dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang valid dan terus diperbaharui.

Tanpa dukungan BDT yang valid, kata dia, penurunan angka kemiskinan tidak akan berjalan efektif meskipun sudah dilakukan berbagai terobosan. "Dalam hal penurunan angka kemiskinan, data merupakan faktor paling penting. Sumbangsih pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sudah banyak. Namun kalau semua ini tidak didukung dengan data akurat akhirnya menyebabkan pengentasan kemiskinan tidak signifikan," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Yasin itu meminta masyarakat bersama pemerintah menegakkan integritas untuk mengawal BDT. Salah satunya dengan jujur mengakui kondisi riil ekonominya. "Kami ingin kepala desa bahkan masyarakat, mari integritas kita munculkan. Nek ora mampu, ngomong ora mampu, nek sugih ngomong sugih," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Provinsi Jateng itu mengatakan, pihaknya telah mengirim surat edaran kepada kepala daerah agar menginstruksikan kepala desa di seluruh wilayah agar dapat menampilkan BDT. Dengan begitu, dapat diketahui dan dinilai oleh publik apakah sudah benar-benar valid. "Saya sudah membuat surat (kepada) bupati/wakil bupati untuk menginstruksikan kepada kepala desa masing-masing agar menempelkan daftar penerima bantuan miskin di kantor desa. Tetapi masih banyak kepala desa, bahkan masih sekitar 50 persen, yang belum memasang itu. Saya ingin data itu terbuka," lanjutnya.

Gus Yasin juga meminta warga Kabupaten Sragen berperan aktif untuk mengawasi BDT di lingkungan tempat tinggal mereka. Apabila masih ada warga miskin yang belum tercantum, maka segera laporkan kepada kepala desa agar dapat segera ditindaklanjuti. "Saya berharap kepada seluruh warga Sragen ayo kita datang ke kantor desa masing-masing. Lihat sudah ada atau tidak daftar penerima bantuan miskin. Kalau sudah ada dan masih error ayo kita lapor kepada kepala desa, sehingga bisa kami terima pada tanggal 28 Februari nanti agar dapat kita sampaikan kepada Menteri Sosial untuk di-update," pintanya.

Baca juga : Data Miskin, Warga Mampu Diminta Jujur Soal Kondisi Ekonomi