SEMARANG - Keterlibatan masyarakat tidak pernah terlewatkan dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah. Selain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Pemprov Jateng juga menyediakan kanal rembugan.jatengprov.go.id dan eplanning.jatengprov.go.id yang dapat digunakan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka.

"Sampai dengan tanggal 4 April 2019 telah masuk sebanyak 20.034 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp36,575 triliun. Meliputi usulan program/kegiatan OPD provinsi, usulan bantuan keuangan dan sektoral kabupaten/kota, usulan hibah, usulan reses DPRD serta usulan hasil musrenbang desa/kelurahan. Itu masih kita set lagi mana yang super prioritas. Masing-masing daerah kemarin sudah kami minta sepuluh program prioritas," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono saat menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Jateng Tahun 2020 di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (9/4/2019).

Dia menambahkan, prioritas pembangunan Jateng pada tahun 2020 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu mencakup penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat, dan  tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. "Ini sudah sinkron antara RPJMN dari pusat, RPJMD provinsi, dan kabupaten/kota sudah mengikuti kita. Ini perencanaan yang luar biasa. Tematik, holistik dan integratif," lanjutnya.

Sri Puryono menjelaskan, upaya untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2020 ditarget pada kisaran 9,81-8,8 persen, sedangkan tingkat pengangguran pada tahun depan ditarget sebesar 4,33 persen. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jateng berupaya mengimplementasikan program beasiswa 10.000 siswa miskin, bantuan bagi 12.764 masyarakat miskin dengan Kartu Jateng Sejahtera, pembangunan 15 SMK Boarding School, start up 1.000 wirausaha baru, penguatan 500 BUMDes, program maju bareng untuk penanggulangan kemiskinan "1 OPD 1 Desa Miskin,” pelatihan, sertifikasi tenaga kerja, pemagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.

Sementara itu, terkait upaya peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM, IPM pada tahun 2020 ditarget sebesar 72 dan IPG sebesar 92,06. "Di bidang ini kami akan membuat program, antara lain dengan bantuan operasional pendidikan/BOP untuk SMA-SMK-SLB negeri sebanyak 565.271 siswa, BOSDa SMA-SMK-SLB-MA swasta sebanyak 800.790 siswa, penguatan sarpras sekolah, peningkatan kesejahteraan GTT-PTT, stimulan kesejahteraan pengajar keagamaan, penurunan stunting, penyelesaian Stadion Jatidiri, pembangunan dan pengembangan RSUD serta perlindungan terhadap perempuan dan anak," bebernya.

Ditambahkan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ditarget sebesar 5,4-5,75 dan nilai tukar petani (NTP) sebesar 102,42. Untuk mencapai target tersebut, beberapa terobosan yang disiapkan oleh Pemprov Jateng.

Antara lain pengembangan tanaman pangan, asuransi gagal panen seluas 35.000 hektare, agriculture estate, asuransi 10.000 nelayan, pemanfaatan potensi hutan, sislogda, pengembangan kawasan wisata, pembangunan infrastruktur strategis di antaranya fly over Mranggen, koridor baru BRT Purwomanggung dan Subosukowonosraten, pengembangan Bandara Jenderal Sudirman, Ngloram dan Karimunjawa, pengelolaan sampah, serta upaya mitigasi bencana dengan pembentukan desa tangguh bencana, early warning system dan pengembangan kurikulum kebencanaan. Terkait program tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, indeks reformasi birokrasi ditarget sebesar 77 pada tahun 2020. 

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang hadir pada acara Musrengbangprov menjelaskan, forum tersebut memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan penajaman dan penyelerasan, sehingga dicapai kesepakatan terhadap materi rancangan RKPD Provinsi Jateng Tahun 2020.

Ditambahkan, penyusunan RKPD tersebut perlu memerhatikan beberapa hal, yaitu pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang utama di Jateng yang diarahkan untuk operasionalisasi dan peningkatan investasi di kawasan industri Kendal, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur dan pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur meliputi Kendal, Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Semarang, Purwodadi (Kabupaten Grobogan).

Dalam mendukung prioritas nasional yang berada di Jateng langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh Pemprov Jateng, antara lain meningkatkan aksesibilitas pergerakan barang dan orang antar wilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kewenangannya seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan kabupaten, dan jalan provinsi.

Selain itu, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan sektor pariwisata seperti kerjasama pemerintah dan usaha untuk investasi industri pariwisata, melakukan penguatan regulasi yang berpihak kepada pengembangan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata, UMKM dan lainnya, meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing seperti program sertifikasi tenaga kerja lulusan SMK untuk mendukung sektor industri pengolahan, pariwisata, dan lainnya serta memantapkan kerjasama daerah untuk mendukung pembangunan daerah.

"Pembangunan Provinsi Jawa Tengah telah melalui berbagai capaian yang cukup signifikan dan terlihat dari beberapa indikator makro, di antaranya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,32 persen, menguat apabila dibandingkan tahun 2017. Pertumbuhan tersebut di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen. Selain itu, tingkat inflasi Jawa Tengah dari tahun ke tahun turun. Inflasi pada tahun 2018 sebesar 2.82 persen, lebih rendah daripada inflasi pada tahun 2017 sebesar 3.71 persen, maka Jawa Tengah menjadi provinsi dengan inflasi terendah kedua di kawasan Jawa setelah DIY," ujarnya mengapresiasi.

Pada acara tersebut, Sri Puryono juga menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 kepada sepuluh kabupaten/kota. Beberapa daerah yang menerima penghargaan tersebut, antara lain kepada Kota Semarang yang memperoleh kategori A, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan untuk kategori BB, dan yang terakhir ke Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang dan Kabupaten Klaten untuk daerah kategori B.

Penghargaan tersebut diberikan untuk mewujudkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif. Penilaian PPD dilakukan oleh tim penilai Jateng yang mengacu pada kriteria dan indikator penilaian PPD Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Baca juga : Susun Dokumen Dilarang Hafalan