SEMARANG - Sebelum dilantik pada Selasa (3/9/2019), anggota DPRD Jateng terpilih periode 2019-2024 beramah-tamah dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (2/9) di gedung Gradhika Bakti Praja Semarang. Beberapa agenda pemerintahan disampaikan Ganjar, salah satunya adalah menjadikan pemerintahan di Jawa Tengah berintegritas dan bersih. 

Kepada 120 anggota legislatif itu Ganjar mengatakan cita-cita pemerintahan yang bersih bukanlah isapan jempol belaka, terlebih pada tahun 2018 Pemprov dan DPRD Jateng meraih penghargaan dari KPK sebagai pelapor LHKPN terbaik.

Mulanya, LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara jadi laku wajib di kalangan pejabat Pemprov Jateng yang diinisiasi oleh Ganjar. Kemudian politisi PDIP itu mendorong DPRD Jateng agar melakukan hal serupa. Hasilnya pada Penutupan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 Pemprov Jateng meraih penghargaan untuk kali ke empat dan DPRD Jateng meraih penghargaan perdananya. Ganjar berharap anggota DPRD Jateng terpilih periode ini tetap menjalankan hal serupa.  

"Kita harus makin transparan dan akuntabel. Karena pada periode lalu selain eksekutif, jajaran legislatif juga 100 persen melaporkan harta kekayaan.  Pertanggungjawaban kepada rakyat kita lakukan, pertanggungjawaban kepada Tuhan kita tunaikan," katanya.

Ganjar menjelaskan, selain pelaporan LHKPN salah satu agenda gerakan antikorupsinya adalah menolak gratifikasi. Ganjar mengatakan meski di jajaran eksekutif hal tersebut telah terlaksana, namun tidak lengkap jika tidak dijalankan pula oleh legislatif. Daripada meminta gratifikasi, kata Ganjar, lebih baik indeks kunjungan ditinggatkan. 

"Indeks kunjungan anggota dewan ditingkatkan saja daripada mencari pendapatan lain atau minta gratifikasi," katanya.

Agenda strategis selain gerakan antikorupsi di Jawa Tengah saat ini adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, pertumbuhan ekonomi dan pertanian. Ketika menyampaikan soal pertanian, Ganjar mengatakan target besarnya pada Kartu Tani yang telah masuk dalam agenda strategis Pemprov Jateng. 

"Kartu Tani ini bukan soal kartu, tapi soal data pertanian. Ini temen-temen (eksekutif) sedang menyiapkan politik pertanian dengan mendata di hulu. Di hilirnya ada siHati yang menangani penjualan," katanya. 

Jika hal tersebut ditepati, Ganjar mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 persen bukan hal mustahil. Dengan catatan anggota dewan berjalan beriringan. Apalagi Jawa Tengah diproyeksikan jadi tonggak pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Jateng dan Jatim jadi proyek strategis. Harapannya pertumbuhan di Jateng dan Jatim bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Kita ditarget tumbuh 7 persen dan membutuhkan investasi minimal 425 triliun rupiah," katanya. 

Selain itu Ganjar juga berpesan agar anggota dewan terpilih turut memberi perhatian khusus pada 14 kabupaten yang masuk kawasan merah kemiskinan, khususnya anggota dewan di dapil tersebut. 

"Ada Wonosobo, Demak, Grobogan, Kebumen dan lainnya. Arah kebijakan pembangunan. Mohon untuk politik anggaran di arahkan ke daerah merah. Entah itu infrastruktur, pelatihan, UMKM atau apapun," katanya.

Baca juga : Lantik 628 Pejabat Pengawas dan Administrator, Ganjar: Ojo Dadi Tumbak Cucukan