SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi 10 kabupaten/kota yang berhasil meraih penghargaan dari Ombusman RI atas kinerja pelayanan mereka. Meski begitu mereka juga diingatkan bahwa indikator administratif tidak menjadi standar penilaian kualitas pelayanan publik. Baik atau buruknya pelayanan publik dapat diketahui dari suara masyarakat. 

“Makin banyak "sound" (keluhan) yang keluar di publik maka sebenarnya layanan itu buruk, begitu saja. Tapi kalau pakai indikator-indikator yang sifatnya administratif tentu tidak akan terasa oleh masyarakat,” ujar Gubernur usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (20/1/2023).

Sepuluh daerah penerima hasil penilaian kepatuhan terbaik adalah Kabupaten Grobogan, Banyumas, Kendal, Kudus dan Kabupaten Tegal. Adapun dari pemerintah kota penerimanya adalah Kota Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal dan Salatiga.

“Saya senang karena dari ORI (Ombudsman RI) menilai dari luar. Kami melihat daerah-daerah yang dulu layanan publiknya merah sekarang sudah bisa hijau,” katanya.

Perubahan positif oleh para kepala daerah tersebut diapresiasi Gubernur. Mereka dinilai sunguh-sungguh yang melakukan perbaikan pelayanan publiknya.

Selama hampir sepuluh tahun memimpin Jawa Tengah, Gubernur mengungkapkan ada tiga sektor yang paling sering dikeluhkan masyarakat. Pertama adalah pendidikan, kedua layanan kesehatan dan ketiga layanan sosial. 

“Itulah ekspektasi publik untuk mendapatkan pelayanan terbaik,” katanya. Penilaian kinerja layanan dari Ombudsman RI diharapkan makin motivasi perbaikan.

“Ada lima kabupaten kota terbaik, ternyata itu karena masing-masing sebelumnya telah melakukan perbaikan. Jadi mendengarkan suara rakyat, lalu dilakukan perbaikan,” ujarnya. Gubernur berharap lima kabupaten tersebut bisa berbagi pengalaman.

“Sambil belajar dari belajar pengalaman di antara mereka saja. Bisa sharing sehingga lebih enak mereka memperbaiki. Tidak usah memikirkan bagaimana dapat cara, contoh saja dari yang sudah ada itu, akan lebih cepat,” tandasnya.

Sementara itu Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengapresiasi tiga dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang setahun terakhir dinilainya banyak melakukan perbaikan standar pelayanan. Tiga dinas tersebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial.

“Pembenahan-pembenahan itu bisa terlihat secara optimal. Hasil penilaian Ombudsman RI ini harus dibuktikan dengan nyata dan dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.