Pj Gubernur Minta SKPD Genjot Pendapatan dan Serapan Anggaran 2023
11 October 2023 | 12:00:00 | dibaca : 388
Kategori : Ekonomi
Bagikan :
Pj Gubernur Minta SKPD Genjot Pendapatan dan Serapan Anggaran 2023
11 October 2023 | 12:00:00 | dibaca : 388
Kategori : Ekonomi
Bagikan :
Foto : Bintoro (Humas Jateng)
SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat mengoptimalkan pendapatan dan serapan anggaran daerah. Sebab, tahun anggaran 2023 hanya tersisa 2,5 bulan.
“Saya minta itu (pendapatan daerah) dimaksimalkan oleh seluruh SKPD," kata Pj Gubernur saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Triwulan III di Gedung B Lantai 5, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 11 Oktober 2023.
Diketahui capaian pendapatan daerah Pemprov Jateng hingga triwulan III tahun 2023 dianggap sudah baik. Namun Pj Gubernur menilai, hal ini masih dapat ditingkatkan, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak.
Langkah pengoptimalan yang dapat dilakukan, yakni melalui peningkatan kualitas pelayanan pembayaran pajak dan/atau retribusi yang lebih mudah, cepat, dan tepat. Selain itu, juga memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan inovasi-inovasinya dalam menjaring berbagai peluang bisnis.
Dalam kesempatan tersebut, SKPD juga diminta untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Tujuannya agar target yang sebelumnya sudah ditentukan dapat tercapai.
Pj Gubernur juga mendorong percepatan program prioritas, yaitu terkait intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem dan upaya menjaga stabilitas inflasi di Jawa Tengah. Selain itu, persoalan lain yang harus segera ditangani, yakni sambungan listrik murah, peningkatan lapangan pekerjaan, dan penyaluran bantuan.
“Optimalkan juga potensi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), CSR (Corporate Social Responsibility), dan komunitas filantropi. Kita harus gotong royong membantu intervensi,” ucap Pj Gubernur.
Sementara untuk pengendalian inflasi di Jawa Tengah, SKPD diminta untuk melakukan inovasi program. Salah satunya perihal stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok, sebab harga yang fluktuatif sering kali menjadi faktor penyebab inflasi.
Langkah yang sudah ditempuh, yakni dengan pengecekan stok komoditas serta menggelontorkan cadangan pangan pemerintah. Contohnya pendistribusian cadangan beras daerah dan Badan Urusan Logistik, gula, bawang putih, serta komoditas lainnya.
Bagikan :
SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat mengoptimalkan pendapatan dan serapan anggaran daerah. Sebab, tahun anggaran 2023 hanya tersisa 2,5 bulan.
“Saya minta itu (pendapatan daerah) dimaksimalkan oleh seluruh SKPD," kata Pj Gubernur saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Triwulan III di Gedung B Lantai 5, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 11 Oktober 2023.
Diketahui capaian pendapatan daerah Pemprov Jateng hingga triwulan III tahun 2023 dianggap sudah baik. Namun Pj Gubernur menilai, hal ini masih dapat ditingkatkan, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak.
Langkah pengoptimalan yang dapat dilakukan, yakni melalui peningkatan kualitas pelayanan pembayaran pajak dan/atau retribusi yang lebih mudah, cepat, dan tepat. Selain itu, juga memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan inovasi-inovasinya dalam menjaring berbagai peluang bisnis.
Dalam kesempatan tersebut, SKPD juga diminta untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Tujuannya agar target yang sebelumnya sudah ditentukan dapat tercapai.
Pj Gubernur juga mendorong percepatan program prioritas, yaitu terkait intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem dan upaya menjaga stabilitas inflasi di Jawa Tengah. Selain itu, persoalan lain yang harus segera ditangani, yakni sambungan listrik murah, peningkatan lapangan pekerjaan, dan penyaluran bantuan.
“Optimalkan juga potensi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), CSR (Corporate Social Responsibility), dan komunitas filantropi. Kita harus gotong royong membantu intervensi,” ucap Pj Gubernur.
Sementara untuk pengendalian inflasi di Jawa Tengah, SKPD diminta untuk melakukan inovasi program. Salah satunya perihal stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok, sebab harga yang fluktuatif sering kali menjadi faktor penyebab inflasi.
Langkah yang sudah ditempuh, yakni dengan pengecekan stok komoditas serta menggelontorkan cadangan pangan pemerintah. Contohnya pendistribusian cadangan beras daerah dan Badan Urusan Logistik, gula, bawang putih, serta komoditas lainnya.
Bagikan :
Berita Terbaru
