KARANGANYAR - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., meminta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mampu melakukan deteksi dini terkait potensi permasalahan pemilu di daerah. 

"Deteksi dini harus betul-betul dilakukan, kita harus pasang mata,  pasang telinga, dan harus punya jaringan. Jadi ketika ada riak-riak, ada potensi konflik, segera selesaikan. Jangan nunggu besar. Jadi saya minta, sekecil apapun, selesaikan," tegasnya.

Pesan tersebut disampaikan Pj Gubernur dalam Rakor Evaluasi Program dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif dan Toleran Menjelang Pemilu Serentak di Lorin Solo Hotel, Karanganyar, Rabu (25/10/2023). 

Terkait deteksi dini konflik, perangkat terkecil dalam masyarakat, seperti RT, RW, maupun pemerintah desa, bisa dijadikan perpanjangan tangan dari Kesbangpol untuk melihat situasi di tingkat bawah. Jejaring sosial ini harus diperluas, sebab Kesbangpol tidak bisa bekerja sendiri.

Sejumlah stakeholder atau pemangku wewenang juga diminta rutin melakukan koordinasi, seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kesbang, Dir-intel, Kasat-intel, Pasintel di Kodim, dan lainnya. 

“Saya minta terus dilakukan (koordinasi) setiap ada masalah, sehingga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi, seluruh permasalahan sebesar apapun, seberat apapun, kalau kita sinergi, pasti ada langkah-langkah penyelesaiannya. Ada solusinya," tutur Pj Gubernur. 

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menambahkan, pesta demokrasi 2024 merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Sebab, perhelatannya dilaksanakan serentak dengan jumlah pemilih yang besar. 

Setiap kali diselenggarakan kontestasi politik, pasti terdapat potensi konfliknya masing-masing. Maka yang harus dilakukan para penyelenggara pemilu beserta stakeholder-nya adalah menekan terjadinya konflik, agar tidak berpotensi menjadi besar. 

Guna meredam konflik tersebut, Polda Jateng menyiapkan strategi cooling system. Dalam strategi ini, dibentuk kelompok Cipayung yang berisi kumpulan berbagai organisasi kemahasiswaan. Ketika nantinya terjadi konflik, anggota organisasi ini yang akan mengambil peran untuk mendinginkan suasana. 

Selain membentuk kelompok kemahasiswaan, Polda Jateng juga menggunakan strategi manajemen sosial dengan menggandeng tokoh-tokoh penting yang menjadi panutan masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pengawasan dan pengelolaan pada media sosial.

"Di bawah Direktorat Siber, Ditreskrimsus, dan Dir Intel, kita akan melakukan patroli siber, untuk memetakan trending topik politik di wilayah kita, " ungkap Luthfi. 

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI, Widi Prasetijono menegaskan, sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting guna mewujudkan suksesnya Pemilu-Pilkada 2024. Kerja sama itu diperlukan, sebab para pemangku kepentingan memiliki ranahnya masing-masing. 

"Kita punya keterbatasan. Keterbatasan kekuatan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan data atau informasi dan tentunya prioritas dalam pelaksanaan tugas,” katanya.

Widi menambahkan, terdapat sejumlah grey area yaitu area abu-abu atau area tidak jelas, yang tentunya membutuhkan penanganan bersama. 

“Sehingga, kita harus bisa bersama-sama untuk menyongsong tugas yang akan kita laksanakan dalam waktu sekarang, sampai dengan nanti pelaksanaan Pemilu selesai, " jelasnya.