SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk mengantisipasi musim penghujan saat melakukan distribusi logistik pada Pemilu 2024. 

"Jangan sampai, ini mengganggu pelaksanaan dari pemungutan suara, maka perlu mengamankan kotak suara, jangan sampai, misalnya kebanjiran. Ini harus kita antisipasi," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., saat ditemui di kantornya pada Senin, 4 Desember 2024.

Pihaknya menuturkan, mitigasi bencana ini perlu dilakukan, sebab berbagai tahapan Pemilu 2024 itu dilaksanakan saat memasuki musim penghujan. Kekhawatiran yang terjadi, hal itu dapat berdampak pada pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, seperti distribusi logistik maupun pemungutan suara.

“Februari itu kemungkinan puncak musim penghujan. Jadi, saya juga minta kepada Satlinmas, (untuk) memastikan keamanan kotak suara, dari kehujanan atau banjir,” kata Pj Gubernur.

Memasuki musim penghujan ini, Pj Gubernur meminta agar seluruh pihak terus memitigasi atau berupaya mengurangi dampak bencana dan memetakan daerah rawan bencana alam. 

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana untuk terus memantau kondisi cuaca dan meningkatkan kewaspadaan. 

Selain itu, apabila ada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti banjir atau tanah longsor, Pj Gubernur menyarankan untuk berpindah ke tempat lain, jika sekiranya lokasi tersebut berbahaya. 

"Saya harapkan, masyarakat mengikuti perkiraan dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Itu yang pertama harus kita ikuti,” katanya. 

Berdasarkan perkiraan BMKG, musim penghujan ini akan mencapai puncaknya di sekitar bulan Februari 2024. Oleh sebab itu, mitigasi bencana saat memasuki musim penghujan harus terus dilakukan.

Dibeberkan Pj Gubernur, berbagai persiapan juga sudah dilakukan oleh Pemprov Jateng dalam menghadapi musim penghujan. Salah satunya dengan gelar kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan beberapa waktu lalu bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI/Polri, serta instansi lainnya.

"Kita pun sudah mempersiapkan, kita cek bagaimana kesiapsiagaan personel, serta sarana prasarana yang ada," jelasnya.

Gelar kesiapsiagaan tersebut juga untuk mengevaluasi hal-hal yang sekiranya harus dilakukan dan ditingkatkan. Sebab, Pj Gubernur tidak ingin ketika terjadi bencana, seluruh sumber daya yang ada tidak siap dalam memberikan bantuan.

Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/kota, maupun kecamatan juga akan berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya untuk mempersiapkan lokasi evakuasi apabila terjadi bencana. 

Pj Gubernur juga sudah melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang sering mengalami bencana. Pihaknya menginginkan, adanya solusi yang cepat dan tepat bagi daerah yang seringkali mengalami bencana banjir atau longsor saat musim hujan tiba.