SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus perkuat dan tingkatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder (pemangku wewenang) terkait penanganan penurunan stunting di Jateng. Terlebih, strategi penurunan angka stunting telah ditetapkan dalam program nasional percepatan penurunan stunting.

"Penanganan stunting ini menjadi program nasional, dan kami berterima kasih kepada BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), karena untuk mengatasi stunting, kita butuh kolaborasi banyak pihak. Kolaborasi harus kita lakukan, karena ini problem kita bersama," ujar Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno di sela pembukaan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran II Pembangunan Keluarga dan Penanganan Stunting di MG Setos, Senin (18/9/2023).

Sekda menjelaskan, penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama dengan berbagai lini, mulai dari lingkup masyarakat dengan melibatkan Tim Penggerak PKK, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga. Demikian pula pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, harus ada kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan sebagainya. 

"Ada dinas kelautan berbicara mengenai ikan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan bagaimana produksi beras untuk penanganan stunting. Jadi kolaborasi harus tetap kita lakukan," katanya.

Pada kesempatan itu, Sekda mengatakan, penanganan stunting, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi harus terus dilakukan pemerintah bersama instansi terkait. Bahkan, siapapun kepala daerahnya, indikator-indikator tersebut harus terus dikejar. Selain itu, perencanaan program maupun anggaran tahun 2024 juga harus diarahkan.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, Koren II Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana, serta Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan di Kota Semarang, sebab daerah tersebut menjadi rujukan untuk penanganan stunting. Selain mampu menurunkan kasus stunting dari 20 menjadi 10 persen, banyak pula praktik yang bisa dipelajari dari Kota Semarang. 

"Karenanya, kami mengumpulkan semua, dari Aceh sampai Papua datang semua di sini, dalam rangka bersama-sama menyusun anggaran dan program, sekaligus belajar dengan Jawa Tengah," katanya. 

Dijelaskan, anggaran penanganan stunting sudah direncanakan untuk Januari hingga Desember 2024. Utamanya anggaran khusus dari pusat, dalam hal ini BKKBN, digunakan untuk kepentingan provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, BKKBN juga berperan dalam mendorong daerah melalui informasi yang transparan dan jelas. 

"Kita tahu, tidak semua daerah mendapat alokasi anggaran DAK (dana alokasi khusus). Sehingga kita presentasi di daerah-daerah, menyampaikan kepada daerah untuk memberikan suplemen atau komplemen, dalam penganggaran di daerah untuk percepatan penurunan stunting," terangnya.