SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan, Bus Trans Jateng yang dikelola oleh pemerintah tidak boleh digunakan untuk kepentingan bisnis, meskipun rencananya akan diterapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

"Nafasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dikelola dengan sistem BLUD)," ucapnya saat menerima jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Jateng di kantornya pada Jumat, 21 November 2025.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Arif Djatmiko, menyampaikan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pengelolaan Trans Jateng. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan Trans Jateng, sejak tahun 2017 hingga 2025 yang menunjukkan tren positif.

“Tahun kemarin (2024) saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya masyarakat Jawa Tengah yang terlayani (Trans Jateng jumlahnya) semakin banyak,” jelasnya.

Rencananaya, Bus Trans Jateng akan diintegrasikan dengan moda transportasi lain, seperti angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan desa.

“Jadi, bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting (sudah ada) milik kabupaten/kota dan pedesaan agar terintegrasi dalam satu sistem,” jelasnya.

Ka Dishub Jateng menargetkan, pada tahun 2027 integrasi layanan transportasi Trans Jateng bisa menjangkau seluruh jenjang, mulai dari tingkat subregional hingga desa. Dengan pendekatan ini, jumlah masyarakat yang terlayani diproyeksikan akan meningkat secara signifikan.

“Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung,” ujarnya.

Sejak diluncurkan pada tahun 2017, kini Trans Jateng memiliki 115 bus dan melayani 40% kabupaten/kota di Jawa Tengah. Moda transportasi ini beroperasi di 7 koridor dengan rute Semarang-Bawen, Purwokerto-Purbalingga, Semarang-Kendal, Solo-Sragen, Magelang-Purworejo, Semarang-Grobogan, dan Sukorejo-Surakarta-Wonogiri.

Adapun target pada tahun 2030, rute layanan Trans Jateng akan diperluas menjadi 12 koridor dan menjangkau 62,86% wilayah Jateng.