SEMARANG - Bupati Batang, Faiz Kurniawan, meminta dukungan dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait rencana pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU) di daerahnya. 

Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di Kota Semarang pada Selasa, 23 Desember 2025.

"Kami memiliki rencana dan meminta restu kepada Gubernur, bahwa kita akan menyelenggarakan KPBU atau public private partnership untuk penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU) di seluruh Batang," katanya.

Faiz menjelaskan, ada sebanyak 4.700 titik PJU di Kabupaten Batang dengan nilai anggaran setiap tahun sebanyak Rp1 miliar. Jumlah itu dinilai masih jauh dari kebutuhan di Kabupaten Batang yang mencapai 13.000 titik PJU, dengan nilai anggaran mencapai Rp200 miliar.

"Kalau kita mampunya Rp1 miliar, maka butuh waktu 200 tahun untuk semua penerangan di Kabupaten Batang baru akan selesai," jelasnya.

Padahal, saat ini di Batang banyak pekerja perempuan dengan shift malam, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan, karena banyak titik jalan yang belum ada penerangan jalan umumnya.

Maka dari itu, Pemkab Batang akan memanfaatkan smart financing dalam pelayanan kepada masyarakat terkait infrastruktur PJU. Faiz menilai, beban APBD secara langsung akan sedikit berkurang melalui skema KPBU. 

"Ini akan menjadi momentum penting, Batang akan menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan KPBU untuk PJU. Alhamdulillah, Gubernur Jawa Tengah tadi memberikan dukungan," katanya.

Ia menargetkan, dalam beberapa tahun ke depan seluruh jalan di Kabupaten Batang sudah memiliki PJU, dengan catatan semua proses pengajuan KPBU berjalan lancar. 

"Targetnya, Januari 2027 insyaallah posisi sudah nyala," jelasnya.

Dalam audiensi itu, Faiz juga melaporkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang yang mendekati angka 8%. Capaian ini menempatkan Batang sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Ia bahkan mendorong realisasi rencana KPBU PJU ini dituntaskan sebelum tahun 2027.

"Kami akan dukung selama itu bermanfaat bagi masyarakat. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan, KPBU memang harus mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Jateng. Rekomendasi akan diberikan setelah feasibility studies (studi kelayakan) yang dilakukan oleh Pemkab Batang dan tim dari Pemprov Jateng selesai dilakukan.

KPBU sendiri merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, di antaranya masalah studi kelayakan dan kemendesakan. 

"Kajian-kajian sudah dilakukan oleh teman-teman Batang dan juga sudah didiskusikan dengan teman-teman di provinsi, sepanjang ini feasible (layak),  tentu saja kami memberi rekomendasi agar itu bisa dijalankan," kata Sekda.