JAKARTA -  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan peringkat ketiga untuk kategori kualitas data terbaik tingkat provinsi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) / BKKBN. 

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dukbangga, Wihaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam rangkaian kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025, di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu, 26 November 2025. 

"Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)," kata Wagub.

Wagub menjelaskan, data yang dihimpun nantinya akan memberikan gambaran kondisi keluarga yang ada, termasuk tentang keluarga berencana, kelompok rentan, dan lainnya. 

Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng, tercatat ada 10.941.764 keluarga di provinsi ini yang tercatat pada Pemutakhiran Data Keluarga 2025 secara nasional. 

Dari jumlah itu, terdapat 132.170 keluarga yang memiliki anak di bawah dua tahun (baduta), 1.168.499  keluarga dengan anak dibawah lima tahun (balita), 5.424.614 keluarga yang memiliki pasangan suami istri (PUS) dengan istri berusia 15-49 tahun, serta 5.131.488 keluarga yang memiliki anggota lansia.

"Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana kedepannya. Itu harapan dari pendataan ini," kata Wagub. 

Wagub menambahkan, banyak program Pemprov Jateng mengintervensi berbagai persoalan yang berbasis data tersebut, di antaranya Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluaga (PKK), pengentasan kemiskinan, dan berbagai program lain.

Sementara itu, Menteri Dukbangga, Wihaji mengatakan, bahwa secara nasional, telah tercatat 74.092.313 keluarga atau sekitar 84,1% dari estimasi total 88.121.992 keluarga, dalam Pemutakhiran Data Keluarga 2025.

Ia menegaskan, kerangka data tersebut dinilai penting untuk mendukung program-program pembangunan keluarga di Indonesia. 

Menteri Dukbangga berharap, semua lembaga dan instansi pemerintah dapat memanfaatkan data tersebut sebagai mercusuar pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan.