SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengoptimalkan program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan. Sejak tahun 2019 hingga 2025, program ini telah mendampingi 452 desa di 18 kabupaten prioritas. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, program Satu OPD Satu Desa Dampingan sudah berjalan selama lima tahun dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, agar program ini dapat berjalan optimal.

Wagub menekankan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada wilayah perkotaan, melainkan harus dimulai dari desa. Menurutnya, desa merupakan penopang utama ketahanan pangan dan fondasi ekonomi daerah.

“Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan,” ucapnya dalam Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026 di Gedung Merah Putih, Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, 17 Desember 2025.

Pada kesempatan itu, Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Tengah mengapresiasi seluruh pihak yang terus berupa menyukseskan penyelenggaraan program 1 OPD 1 Desa Dampingan.

“Apresiasi kepada bapak ibu sekalian yang menjadi penggerak agar desa-desa itu mandiri dan sukses, termasuk masyarakatnya, sehingga kemiskinan bisa kita turunkan secara masif,” ujarnya. 

Menurutnya, _tagline_ Ngopeni Nglakoni merupakan komitmen nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat. Wagub menekankan, setiap persoalan dan aduan warga harus direspons dan ditindaklanjuti dengan baik.

“Ngopeni Nglakoni ini bukan sekadar slogan. Kita harus benar-benar mengopeni masyarakatnya, dan apa yang menjadi aduan harus kita lakoni,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan program desa dampingan, ada 9 metode intervensi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai sumber pendanaan, mulai dari corporate social responsbility (CSR) perusahaan, Baznas, hingga APBN yang disalurkan langsung ke pemerintah desa. 

Saat ini, ratusan desa dampingan di Jateng sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2026, program desa dampingan masih akan difokuskan di 16 kabupaten, dengan harapan upaya ini mampu menekan angka kemiskinan ekstrem pada tahun-tahun berikutnya.

Tercatat, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah saat ini sebesar 9,48%. Targetnya, angka ini dapat terus diturunkan hingga mencapai 9%.

Berbagai program intervensi telah dilaksanakan, di antaranya perbaikan 4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan 7.523 unit jamban, serta pemasangan listrik murah bagi 1.292 KK. Selain itu, dilakukan pembangunan jaringan air bersih, sarana prasarana umum, infrastruktur jalan dan jembatan desa, hingga program sosial di bidang pendidikan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Gunawan Sudarsono, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan desa dampingan tahun 2025 dan rencana 2026, tetapi juga menjadi ajang publikasi panduan pelaksanaan program Satu OPD Satu Desa Dampingan menuju desa yang lebih berdaya.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran CSR perusahaan maupun perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program desa dampingan,” ujarnya.