Jika Isolasi Diberlakukan, Pemprov Jateng Siap Bantu Ekonomi Warganya di Jabodetabek
29 March 2020 | 17:00:00 | dibaca : 695
Kategori : Ekonomi
Bagikan :
Jika Isolasi Diberlakukan, Pemprov Jateng Siap Bantu Ekonomi Warganya di Jabodetabek
29 March 2020 | 17:00:00 | dibaca : 695
Kategori : Ekonomi
Bagikan :
Foto : Slam (Humas Jateng)
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah di zona merah Covid-19 melakukan isolasi wilayah. Jika status isolasi ditetapkan, Pemprov Jawa Tengah siap membantu kelangsungan hidup warganya yang berada di daerah isolasi tersebut.
"Usulannya sih, jika warga tidak mudik maka masing-masing provinsi harus ngopeni (merawat – Red). Kalau daerah itu kekurangan atau keberatan, perlu kita iuran. Pak ini masyarakat Jawa Tengah banyak di sini, sudahlah demi kesehatan kita kunci. Yuk kita iuran jika itu berat. Ini bukan hanya urusan Jateng, Jabar ataupun Jakarta, ini urusan kita bersama. Mari kita sharing APBD, filantropis dan lainnya kita gerakkan. Mari kita bersama," kata Ganjar, Minggu (29/3/2020).
Ganjar mengungkapkan saat ini lebih dari 100 ribu warga telah pulang ke Jawa Tengah, terutama dari wilayah Jabodetabek. Padahal beberapa wilayah itu telah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19. Kini mereka tersebar ke berbagai daerah di antaranya Wonogiri, Jepara, Purbalingga dan Rembang.
Dalam mengatasi persebaran penularan Covid-19 ini, Ganjar pun telah menyiapkan anggaran pandemic respon sebesar Rp 1,4 triliun yang bersumber dari APBD provinsi. Anggaran tersebut digunakan untuk mengamankan jaring sosial dan ekonomi.
"Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar.
Ganjar mengungkapkan sampai saat ini dirinya intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Ada beberapa hal yang tengah disiapkan, yakni pertama soal menyelamatkan ekonomi, sosial dan masyarakat, kemudian diperkecil penyelamatan per wilayah. Agar skenario itu bisa dilakukan secara optimal, Ganjar berharap seluruh elemen pemerintahan sampai paling bawah turut bergerak.
"Kita punya instrumen bagus bernama dasawisma yang bisa dikelola kelurahan. Sistem pemerintahan mesti berjalan dan pasti bisa mengkarantina. Kelurahan atau desa diminta mendata. Kalau ini zona merah, Anda jangan keluar, biar kami yang ngurus, Anda tidak akan kelaparan. Saya rasa itu akan selesai," katanya.
Bagikan :
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah di zona merah Covid-19 melakukan isolasi wilayah. Jika status isolasi ditetapkan, Pemprov Jawa Tengah siap membantu kelangsungan hidup warganya yang berada di daerah isolasi tersebut.
"Usulannya sih, jika warga tidak mudik maka masing-masing provinsi harus ngopeni (merawat – Red). Kalau daerah itu kekurangan atau keberatan, perlu kita iuran. Pak ini masyarakat Jawa Tengah banyak di sini, sudahlah demi kesehatan kita kunci. Yuk kita iuran jika itu berat. Ini bukan hanya urusan Jateng, Jabar ataupun Jakarta, ini urusan kita bersama. Mari kita sharing APBD, filantropis dan lainnya kita gerakkan. Mari kita bersama," kata Ganjar, Minggu (29/3/2020).
Ganjar mengungkapkan saat ini lebih dari 100 ribu warga telah pulang ke Jawa Tengah, terutama dari wilayah Jabodetabek. Padahal beberapa wilayah itu telah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19. Kini mereka tersebar ke berbagai daerah di antaranya Wonogiri, Jepara, Purbalingga dan Rembang.
Dalam mengatasi persebaran penularan Covid-19 ini, Ganjar pun telah menyiapkan anggaran pandemic respon sebesar Rp 1,4 triliun yang bersumber dari APBD provinsi. Anggaran tersebut digunakan untuk mengamankan jaring sosial dan ekonomi.
"Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar.
Ganjar mengungkapkan sampai saat ini dirinya intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Ada beberapa hal yang tengah disiapkan, yakni pertama soal menyelamatkan ekonomi, sosial dan masyarakat, kemudian diperkecil penyelamatan per wilayah. Agar skenario itu bisa dilakukan secara optimal, Ganjar berharap seluruh elemen pemerintahan sampai paling bawah turut bergerak.
"Kita punya instrumen bagus bernama dasawisma yang bisa dikelola kelurahan. Sistem pemerintahan mesti berjalan dan pasti bisa mengkarantina. Kelurahan atau desa diminta mendata. Kalau ini zona merah, Anda jangan keluar, biar kami yang ngurus, Anda tidak akan kelaparan. Saya rasa itu akan selesai," katanya.
Bagikan :
