PURBALINGGA - Angka kasus positif terpapar virus Corona di Jawa Tengah belum mereda, terlebih setelah munculnya klaster pondok pesantren di sejumlah daerah di Jateng. 

Wagub Taj Yasin Maimoen berharap, ponpes yang sudah menerapkan protokol kesehatan di lingkungan ponpes ditiru ponpes lainnya. Karena mungkin ada ponpes yang belum mengetahui bagaimana penerapan protokol kesehatan di ponpes. 

Di sela kunjungannya di Ponpes Mambaul Ulum Purbalingga, Rabu (7/10/2020) Taj Yasin juga mengatakan, pondok pesantren memang  tidak semuanya paham kesehatan, karena memang bukan bidangnya. Untuk itu diharapkan, semua stakeholder bersinergi menjaga dan melindungi penghuni ponpes.

Termasuk Jogo Tonggo, perangkat desa, dan puskesmas saling berkoordinasi terkait sosialisasi pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 kepada pengasuh ponpes, santri, serta masyarakat.

Tidak kalah penting adalah menggalakkan Jogo Santri di masing-masing ponpes. Menurutnya ada empat fungsi Jogo Santri yang diadopsi dari Jogo Tonggo, yakni meliputi bidang kesehatan, ketahanan pangan, keamanan, dan hiburan. Bidang hiburan juga penting karena apalagi santri berada dalam pesantren terus menerus maka akan merasa bosan. 

"Maka perlu adanya kegiatan dalam ponpes yang menghibur santri seperti salawatan, latihan ceramah, dan lainnya yang sifatnya menghibur," imbuhnya.

Dijelaskan, sekitar lima ribu ponpes yang tersebar di Jateng terdiri dari berbagai model. Antara lain model salafiyah, modern, Quran, dan kombinasi antara salafiyah dan modern. Maka model-model ini harus dipetakan sedini mungkin untuk mencari solusi yang tepat menyesuaikan model ponpes.

"Sedangkan persamaan ponpes-ponpes di Jateng adalah keterbatasan sarana prasarana. Untuk tidur santri terbiasa ramai-ramai di satu ruangan, sarana air wudhu yang mengalir, dan lainnya," ujarnya.

Ia menegaskan, untuk lebih memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan ponpes,  diperlukan peningkatan sinergi dengan berbagai pihak. Tidak hanya dengan lembaga atau organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII, tapi dengan Satgas Jogo Tonggo, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.