SEMARANG - Inklusivitas dan toleransi ditekankan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada guru untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Sebab kasus perundungan dan kekerasan seksual belakangan marak terjadi di lingkungan pendidikan. 

Hal itu disampaikan Gubernur dalam acara Penyerahan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengarahan Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala SMA dan SLB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur, Senin (10/1). 

"Kita sedih Bapak-Ibu, kemarin muncul di media banyak sekali terjadi pelecehan seksual. Pemerkosaan guru ke murid itu bagaimana coba? Nah saya ingin panjenengan (Anda) harus menjaga itu, betul-betul. Saya juga tidak akan ada toleransi soal itu. Didiklah anak untuk punya karakter yang bagus," ujarnya pada pengarahan tersebut. 

Ditemui usai acara, Gubernur mengungkapkan, inklusivitas menjadi penting karena faktanya masih banyaknya kasus perundungan di lingkungan sekolah. 

"Saya mendorong mereka untuk menyiapkan inklusifitas di sekolahan mereka. Banyak hal yang mesti kita bangun (untuk) moderasi toleransi, karena seringkali (dimana) bullying terjadi, kekerasan seksual (juga) terjadi," ucapnya. 

Apalagi belakangan, lanjutnya, marak kasus kekerasan seksual dan melibatkan guru. 

"Maka saya titipkan (pantau), beberapa hari ini kita melihat kasus-kasus kekerasan seksual dari gurunya ya, jadi kita sedih juga," ungkapnya. 

Guna mencegah hal itu, Gubernur menitip pesan agar sekolah mulai mengubah perilaku di lingkungan mereka menjadi lebih inklusif. Bila pihak sekolah mengalami kesulitan terkait hal ini, Gubernur siap membantu melalui kepala dinasnya untuk konsultasi. 

"Kalau ada sesuatu yang lain bisa komunikasi dengan kami, dan nanti kita secara kebijakan bisa kita rapatkan kalau memang dibutuhkan sebuah kebijakan baru," tegasnya. 

Selain itu, Ganjar juga menegaskan kepala sekolah terkait praktik pungutan liar atau pungli yang sering muncul laporan kepadanya. 

"Komplain publik itu satu, 'Pak Ganjar kenapa ada pungli'. Jadi kalau yang diluar ketentuan selalu masyarakat mengatakan pungli. Meskipun sebenarnya itu kadang-kadang kesepakatan dari komite," ujarnya. 

Gubernur tidak memungkiri bila praktik seperti ini masih terjadi. Karena itu kepala sekolah dimintanya untuk menjaga integritas dan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik. 

"Nah kita titipkan kepada mereka, satu agar memanage (mengelola) sekolah dengan baik dan tidak boleh ada pungli, tidak boleh korupsi, tidak boleh kolusi, jaga integritas itu penting," tegasnya. 

Gubernur menegaskan kepada para kepala sekolah untuk teguh pada pakta integritas yang telah ditandatangani, baik terkait ideologi hingga membebaskan diri dari kepentingan politik. 

"Mungkin ada orientasi politik yang berbeda-beda, soal hak pilih itu birokrasi. Tapi ketika (mendidik) kita harus membawa secara bersama-sama merah putih dan kita harus mendidik anak-anak kita agar berkarakter. Jangan sampai kita bawa orientasi politiknya ke situ," tegasnya. 

Di sisi lain, Gubernur juga menegaskan agar para guru dan kepala sekolah memastikan posisinya dalam bernegara tidak boleh tergabung bahkan berafiliasi dengan kelompok dan organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara. 

"Clear nggih (jelas ya) ? Ini saya ingatkan. PKI mboten entuk, (tidak boleh), HTI tidak boleh, FPI tidak boleh, saya bicara terbuka karena sudah dilarang. Maka kalau kemudian ada yang mencoba ke situ, maka integritas poin kedua ini akan dilanggar. Maka sanksinya pasti sangat tegas," tandasnya. 

Pada kesempatan itu Gubernur juga mengingatkan juga para guru terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Dia menghimbau agar pelaksanaannya terus dikontrol dan evaluasi agar penyebaran tidak terjadi.