SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan koordinasi dengan pusat dalam rangka menekan kenaikan harga bahan pokok. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen berpendapat, selain Covid-19, kenaikan harga bahan pokok menjadi salah satu indikator penyebab peningkatan kemiskinan di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. 

"Kenaikan ini tidak hanya terjadi di Jateng, artinya nasional, hingga kita perlu koordinasi pada pemerintah daerah maupun Pusat. Supaya di bulan puasa ini, khususnya jelang lebaran, harga komoditas bisa kita kendalikan," kata Taj Yasin saat dikonfirmasi di Semarang, Jumat (08/04/2022). 

Taj Yasin menilai, bertambahnya wilayah miskin ekstrim di Jawa Tengah oleh pemerintah pusat, perlu mendapat penanganan serius. Salah satu langkahnya dengan mengoptimalkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Wagub berharap program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang masih bergulir dapat membantu menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Agar terjadi percepatan, ia meminta agar lebih banyak lagi pemerintah kabupaten/kota yang mereplikasi dan memperbanyak program tersebut. 

"Kemarin sudah dirapatkan, akan kita masifkan lagi gerakan gerakan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah (program) OPD kita yang mendampingi satu desa. Dan itu sudah direplikasi oleh kawan kawan di kabupaten/kota. Sehingga akan lebih masif lagi," terangnya. 

Sebagai informasi Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menetapkan 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022. Hal itu tertuang melalui Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara, Nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022. 

Selain Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan memiliki 19 kabupaten/kota miskin ekstrem, dalam surat tersebut di sebutkan pula dua provinsi lainnya di Pulau Jawa yang menjadi prioritas. Dua provinsi dengan kemiskinan ekstrem itu adalah, Jawa Barat dengan 17 kabupaten/kota, dan Jawa Timur dengan 25 kabupaten/kota.