SEMARANG - Upaya penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah terus dilakukan. Bahkan grafik progres intervensinya saat ini terus menurun. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo optimis kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah dapat terus menurun, bahkan mendekati nol.

"Masih ada banyak ya, maka hari ini kita rapatkan bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem kita. Datanya ini bagus ya, kita membuat cara ekstra, kita coba intervensi yang ekstrem ya," ucap Gubernur, usai memimpin rapat intervensi PKE bersama pemerintah daerah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (14/8/2023).

Gubernur menyampaikan, berdasarkan grafik intervensi PKE per tanggal 13 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB, diketahui stunting dan disabilitas termasuk yang paling cepat terintervensi, dengan tingkat keberhasilan 100 persen.

"Stunting dan disabilitas itu semua bisa kita intervensi 100 persen, khususnya untuk yang miskin ekstrem," jelas Gubernur.

Selanjutnya, angka tidak sekolah untuk anak di keluarga miskin ekstrem, juga sudah terintervensi sebanyak 10.948 anak, sisanya ada sekitar 4.242 anak usia sekolah yang belum terintervensi.

"Kedua, angka tidak sekolah. Ini saya minta untuk dicari, dan tadi nemu banyak daerah yang ketika lulus SMP mau ke SMA atau SMK atau MAN itu, nggak ada sekolahnya. Maka tadi, apakah sekolah virtual, apakah kemudian satu atap, ini banyak cara yang mesti kita selesaikan. Saya sarankan, kalau nggak ya jadi anak asuh, dibawa ke tempat yang ada, terus kita biayai. Apakah itu beasiswa atau gotong royong," kata Gubernur.

Berikutnya, klaster tidak bekerja juga mengalami penurunan. Ada sekitar 23.589 jiwa yang sudah bekerja, sisanya sejumlah 40.089 jiwa masuk ke dalam daftar intervensi, dan akan diberikan pelatihan agar siap bekerja.

"Tidak bekerja angkanya juga bagus ini diintervensi. Ada yang kita latih, ada yang kemudian kita dorong dan bantu untuk bisa bekerja di perusahaan," jelasnya.

Progres intervensi jamban, bagi keluarga miskin ekstrem juga terus mengalami penurunan. Saat ini terdapat 13.993 rumah telah memiliki jamban, sisanya sekitar 15.574 rumah masih harus diintervensi.

"Jamban juga bagus ini, turun terus angkanya. Sumber air, ini agak kesulitan di beberapa daerah remote, maka tadi di daerah ada yang bilang mencari 'dukun air'. Apakah dengan teknologi atau orang yang paham di desa," kata Gubernur.

Sementara itu, angka yang masih membutuhkan banyak intervensi adalah rumah tidak layak huni (RTLH) dan listrik. Saat ini, data listrik yang sudah diintervensi sebanyak 3.283 rumah dan masih ada 12.596 rumah yang menunggu diintervensi. Gubernur menyampaikan, untuk intervensi listrik, dibutuhkan kerja sama dengan PLN, karena ternyata masih ditemukan ketidaksinkronan data.

"Terakhir tertinggi itu listrik ternyata. Listrik itu urusannya dengan PLN, maka ada data yang tidak sinkron antara data yang masuk di DTKS, dengan yang harus diintervensi. Maka saya sampaikan, yuk kita carikan cara yang lain saja. Kalau perlu ditempeli dengan tenaga surya yang penting di tempat itu ada (listrik)," katanya. 

Berdasarkan hal tersebut, Gubernur mendorong adanya kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Jika terdapat daerah yang masih mengalami kemiskinan ekstrem, maka percepatan intervensi harus terus dilakukan.

“Saya dorong di tahun 2024, karena target dari Presiden Jokowi, mesti turun kemiskinan ekstremnya, menjadi nol persen. Kalau saya bilang mendekati nol, itu bisa kita kejar," ungkapnya. 

Gubernur juga menekankan, agar bantuan dari Pemprov Jateng kepada kabupaten/kota atau desa, untuk difokuskan kepada penanganan kemiskinan ekstrem.

"Sudah saya sampaikan, bantuan keuangan dari provinsi ini akan kita dorong untuk pengentasan kemiskinan. Jadi nanti teman-teman di kabupaten/kota minta tolong bantuannya diarahkan ke sana. Programnya sudah ada, tinggal konsentrasi dan datanya saja biar fix," pungkasnya.