BALI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memaksimalkan pengggunaan produk dalam negeri pada belanja barang maupun jasa di daerah. 

Komitmen tersebut dibuktikan dengan capaian realisasi pembelanjaan dalam negeri Pemprov Jateng tahun 2023, yang jumlahnya sebesar Rp3,96 triliun. Persentase itu mencapai angka 98,24%, dari nilai komitmen pembelanjaannya yang berjumlah Rp4,03 triliun.

“Nilai itu merupakan capaian yang luar biasa,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Ratna Kawuri dalam acara “Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri” di The Meru Bali Beach Hotel pada Kamis, 7 Maret 2024.

Pemprov Jateng melakukan berbagai upaya untuk bisa mencapai target realisasi belanja produk dalam negeri yang cukup tinggi. Mulai dari upaya edukasi, sosialisasi, hingga fasilitasi bagi para produsen, utamanya yang masih berskala kecil atau menengah.

Oleh sebab itu, para produsen ini terus didorong untuk segera mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Ada beberapa tingkatan ataupun tahapan untuk memperoleh sertifikasi TKDN. Kalau itu industri besar, menengah, mungkin mereka bisa secara mandiri apply (mengajukan). Tetapi kalau yang kecil, itu masih membutuhkan fasilitasi atau bahkan intervensi," ucap Ratna.

Pada tahun 2023, ada puluhan perusahaan yang mendapatkan fasilitasi TKDN, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pada tahun 2024, pihaknya menargetkan bisa memfasilitasi sebanyak 330 perusahaan.

Ratna menuturkan, industri dalam negeri harus memiliki kesadaran untuk mendapatkan sertifikat TKDN, sebab hal itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan dari para konsumen.