Follow Us :              

Tugas Dua Pj Bupati Kembali Diperpanjang, Pj Gubernur Tekankan Persoalan Inflasi, Kemiskinan, dan Pilkada

  19 May 2024  |   07:00:00  |   dibaca : 347 
Kategori :
Bagikan :


Tugas Dua Pj Bupati Kembali Diperpanjang, Pj Gubernur Tekankan Persoalan Inflasi, Kemiskinan, dan Pilkada

19 May 2024 | 07:00:00 | dibaca : 347
Kategori :
Bagikan :

Foto : Sigit (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Sigit (Humas Jateng)

SURAKARTA - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan jabatan Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta dan Pj Bupati Batang, Lani Dewi Rejeki di Kota Surakarta pada Minggu,19 Mei 2024. 

Kinerja apik keduanya saat memimpin daerahnya masing-masing menjadi pertimbangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memberikan perpanjangan masa tugas.

"Saya sudah menyerahkan SK Perpanjangan Pj Bupati Jepara dan Pj Bupati Batang. SK ini langsung dari Kemendagri. Saya menilai pelaksanaan tugas di Batang maupun di Jepara cukup baik," ucap Pj Gubernur.

Meskipun begitu, Pj Gubernur tetap memberikan penekanan kepada kedua Pj Bupati agar memperhatikan program-program prioritas, seperti inflasi daerah, penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, serta koordinasi kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

Terkait inflasi, rata-rata inflasi Jateng masih di atas inflasi nasional. Maka dari itu, setiap daerah diminta untuk terus berupaya menekan angka inflasi di daerahnya masing-masing.

Selain itu, Pj Bupati Batang dan Jepara juga diminta untuk memperhatikan masalah kemiskinan. Diketahui saat ini persentase kemiskinan Jateng sebesar 10,77%, sedangkan angka kemiskinan ekstrem masih sebanyak 1,1%.

"Pj Bupati di masing-masing kabupaten juga harus memperhatikan dan berkontribusi. Ini program prioritas kita. Anggaran untuk kemiskinan ini harus ditingkatkan betul," ucap Pj Gubernur.

Serupa dengan persoalan kemiskinan, angka penganguran dan stunting juga tidak bisa diabaikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pengangguran terbuka di Jateng jumlahnya terus turun dari Februari 2023 sampai Februari 2024. Hal ini disebabkan oleh banyaknya investor yang masuk ke Jateng.

"Investor antusias. Investor-investor asing juga tertarik masuk. Kita harus manfaatkan untuk mengurangi pengangguran di masyarakat" ucap Pj Gubernur.

Daya tarik investor untuk datang ke Kabupaten Jepara dan Batang cukup besar. Apalagi di Batang sudah ada Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang terus mencatat masuknya investor-investor baru. Sementara di Kabupaten Jepara, ada beberapa perusahaan atau pabrik baru yang pindah dari provinsi lain.

"Kita harus siapkan keterampilan tenaga kerja kita, agar siap dengan perkembangan industri. Kita harus pandai membaca situasi dan kondisi," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga berpesan agar para Pj Bupati menyiapkan Pilkada Serentak 2024 dengan baik. Salah satu caranya dengan berkoordinasi secara intens, bahkan melakukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah dengan TNI, Polri, dan para penyelenggara pemilu. 

"Tugas kita menyiapkan anggaran. Dan Anggaran itu sudah. Koordinasi dengan TNI, Polri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) ini harus betul-betul diperhatikan," katanya.


Bagikan :

SURAKARTA - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan jabatan Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta dan Pj Bupati Batang, Lani Dewi Rejeki di Kota Surakarta pada Minggu,19 Mei 2024. 

Kinerja apik keduanya saat memimpin daerahnya masing-masing menjadi pertimbangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memberikan perpanjangan masa tugas.

"Saya sudah menyerahkan SK Perpanjangan Pj Bupati Jepara dan Pj Bupati Batang. SK ini langsung dari Kemendagri. Saya menilai pelaksanaan tugas di Batang maupun di Jepara cukup baik," ucap Pj Gubernur.

Meskipun begitu, Pj Gubernur tetap memberikan penekanan kepada kedua Pj Bupati agar memperhatikan program-program prioritas, seperti inflasi daerah, penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, serta koordinasi kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

Terkait inflasi, rata-rata inflasi Jateng masih di atas inflasi nasional. Maka dari itu, setiap daerah diminta untuk terus berupaya menekan angka inflasi di daerahnya masing-masing.

Selain itu, Pj Bupati Batang dan Jepara juga diminta untuk memperhatikan masalah kemiskinan. Diketahui saat ini persentase kemiskinan Jateng sebesar 10,77%, sedangkan angka kemiskinan ekstrem masih sebanyak 1,1%.

"Pj Bupati di masing-masing kabupaten juga harus memperhatikan dan berkontribusi. Ini program prioritas kita. Anggaran untuk kemiskinan ini harus ditingkatkan betul," ucap Pj Gubernur.

Serupa dengan persoalan kemiskinan, angka penganguran dan stunting juga tidak bisa diabaikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pengangguran terbuka di Jateng jumlahnya terus turun dari Februari 2023 sampai Februari 2024. Hal ini disebabkan oleh banyaknya investor yang masuk ke Jateng.

"Investor antusias. Investor-investor asing juga tertarik masuk. Kita harus manfaatkan untuk mengurangi pengangguran di masyarakat" ucap Pj Gubernur.

Daya tarik investor untuk datang ke Kabupaten Jepara dan Batang cukup besar. Apalagi di Batang sudah ada Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang terus mencatat masuknya investor-investor baru. Sementara di Kabupaten Jepara, ada beberapa perusahaan atau pabrik baru yang pindah dari provinsi lain.

"Kita harus siapkan keterampilan tenaga kerja kita, agar siap dengan perkembangan industri. Kita harus pandai membaca situasi dan kondisi," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga berpesan agar para Pj Bupati menyiapkan Pilkada Serentak 2024 dengan baik. Salah satu caranya dengan berkoordinasi secara intens, bahkan melakukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah dengan TNI, Polri, dan para penyelenggara pemilu. 

"Tugas kita menyiapkan anggaran. Dan Anggaran itu sudah. Koordinasi dengan TNI, Polri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) ini harus betul-betul diperhatikan," katanya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu