SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya menjadi pengungkit pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. 

Hal itu disampaikannya saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Pengawasan terhadap BUMD dan Bank Daerah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Rabu, 1 April 2026.

Gubernur menyampaikan, saat ini BUMD kabupaten/kota di Jateng berjumlah sebanyak 122 entitas, yang terdiri dari 33 BUMD lembaga keuangan, 54 BUMD aneka usaha, dan 35 BUMD air minum.  

Ia mengatakan, kinerja BUMD kabupaten/kota di wilayahnya hingga tahun 2025 menunjukkan tren positif. Tercatat, total asetnya sebanyak Rp15,445 triliun; laba bersih Rp587,684 miliar; dan _Return on Aset_ (ROA) atau tingkat pengembalian aset sebesar 3,80%; dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 173 dewan komisaris, 186 direksi, dan 11.625 pegawai.  

Sementara itu, BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjumlah sebanyak 41 entitas. Hingga 2025, total aset BUMD provinsi mencapai sebanyak Rp118,038 triliun; laba bersih Rp1,775 triliun; dan ROA 1,50%. Pada tahun 2025, dividen hasil usaha sebesar Rp732,388 miliar dengan Return on Investment (ROI) atau tingkat keuntungan dari investasi sebesar 18,31%. 

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tanggal 13 Maret 2025, target setoran dividen tahun 2026–2030 juga diproyeksikan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 10,58%.  

“Prinsipnya BUMD adalah harus untung. Ora untung, ora usah dadi BUMD (tidak untung, tidak usah jadi BUMD),” ucap Gubernur.

Ia menyebut, Bank Jateng menjadi tulang punggung penguatan keuangan daerah. Selain untuk menopang transaksi keuangan pemerintah daerah, Bank Jateng juga didorong untuk mendukung sektor produktif, UMKM, ketahanan pangan, pembiayaan perumahan, hingga digitalisasi layanan keuangan daerah.

Gubernur juga menunjukkan keberpihakan BUMD keuangan terhadap UMKM. Pada tahun 2025, sebaran kredit PT BPR BKK (Perseroda) mencapai Rp10,823 triliun, dengan komposisi 71% kredit produktif dan 29% kredit lainnya. Sementara itu, penjaminan produktif tercatat sebesar Rp1,630 triliun, dengan porsi terbesar untuk sektor UMKM.  

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai bahwa BUMD di Jateng, terutama yang bergerak dalam bidang perbankan, berpeluang menjadi percontohan nasional, apabila mampu menjaga kinerjanya tetap sehat, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, bank daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai institusi perbankan yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga sebagai alat pembangunan daerah, penggerak ekonomi lokal, mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, penopang pembiayaan sektor produktif, serta sumber kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah.

“Bank daerah tidak boleh dilihat hanya sebagai institusi perbankan biasa yang mengejar keuntungan semata. Bank daerah adalah BUMD yang dibentuk dengan mandat yang lebih luas,” ucapnya.

Ia menilai, ukuran keberhasilan bank daerah tidak cukup hanya dilihat dari laba dan setoran dividen, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembangunan, pemerataan ekonomi, serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

Oleh karena itu, kontribusi bank daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus didorong agar hasilnya benar-benar sehat, berkelanjutan, serta diperoleh melalui tata kelola yang baik, ekspansi usaha yang bijak, dan manajemen risiko yang kuat.

Anggota Komisi II DPR RI,  Edy Oloan Pasaribu, menambahkan, Jawa Tengah memiliki peluang menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan BUMD. 

“Jawa Tengah bisa menjadi pilot project untuk melihat bagaimana bank daerah dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan strategisnya, baik dari aspek fiskal maupun sosial kepada publik,” ujarnya.

Menurutnya, Jateng memiliki peluang besar melahirkan daerah percontohan yang mampu bertahan, tumbuh, dan mandiri secara fiskal di tengah tantangan nasional.

Ia menambahkan, tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, kepala daerah didorong memiliki visi besar, inovasi, dan sense of entrepreneurship dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam mengaktifkan aset-aset daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI berharap Jateng dapat terus memperkuat tata kelola BUMD dan bank daerah, sekaligus menjadikannya instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan PAD, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.