BANJARNEGARA — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., memantapkan arah pembangunan tahun 2027 berfokus pada pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Hal ini diproyeksikan mampu menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.

Peta jalan tersebut mulai diintegrasikan dengan rencana pembangunan di pemerintah kabupaten/kota.

"Infrastruktur sudah (2025), dan swasembada pangan sudah kuat pada 2026, maka 2027 adalah pariwisata yang menjadi prioritas kita," ucapnya usai mengikuti acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara pada Senin, 18 Mei 2026.

Ia menjelaskan, integrasi peta jalan pembangunan dengan kabupaten/kota merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang sudah selesai dilakukan sampai tingkat provinsi beberapa waktu lalu.  

Berdasarkan data tahun 2025, sektor pariwisata tumbuh signifikan sebesar 10,60%. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jateng 2022-2025 menunjukkan tren positif atau mengalami peningkatan dari 3,29% pada 2022 menjadi 3,40% pada 2023. Kemudian, angkanya terus meningkat menjadi 3,56% pada 2024, hingga pada 2025 menjadi 3,74%. Data itu menegaskan peran pariwisata sebagai sektor penggerak ekonomi daerah.

Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan pada 2022-2025 juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, ada sebanyak 46,6 Juta orang, kemudian menjadi 74,4 Juta orang pada 2025 atau naik 59,73%. Hal itu membuktikan Jawa Tengah menjadi destinasi favorit bagi wisatawan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, bahkan wisatawan mancanegara.

"Modalnya sudah ada di wilayah kita masing-masing, ada wisata alam, wisata kuliner, wastra, dan lainnya," ucap Gubernur.

Hal itu juga diperkuat dengan pengakuan untuk berbagai produk budaya asal Jawa Tengah dari UNESCO. Modal bagus itu harus menjadi pemicu bagi daerah untuk mengembangkan budaya dan wisata, termasuk wisata ramah muslim.

Gubernur menilai, potensi pengembangan wisata di Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap juga sangat melimpah, untuk proyeksi wisata alam dan agrowisata. Meskipun demikian, pemetaan masih harus dilakukan agar semua potensi wisata yang ada benar-benar tergarap dengan baik, termasuk desa-desa wisata yang sudah dibina sebelumnya pun harus kembali diperkuat.

Menanggapi hal tersebut, para bupati yang hadir dalam acara itu juga menyatakan siap untuk menyelaraskan program di kabupaten dengan peta jalan pembangunan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyatakan  akan berfokus menggarap potensi destinasi wisata zona dua (Kawasan Pegunungan Dieng) yang belum banyak dieksplorasi.

Ia menambahkan, kondisi geografis Banjarnegara tidak jauh berbeda dengan kabupaten sekitarnya, seperti Wonosobo dan Purbalingga, yang memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata.

"Destinasi wisata zona dua ini belum banyak disentuh. Desa wisata juga menjadi magnet bagi Banjarnegara agar pertumbuhan ekonomi meningkat," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya. Saat ini, Cilacap memiliki 19 desa wisata yang dikelola secara mandiri oleh desa. Sementara itu, hanya ada satu destinasi wisata yang dikelola oleh Pemkab Cilacap, yaitu Cipari. Objek wisata ini memadukan wisata alam dan sejarah.

"Kami akan tata ulang supaya bisa dimanfaatkan menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Lalu ada Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang perlu direvitalisasi, ini sudah ada komunikasi dengan Kementerian Kebudayaan. Untuk wisata syariah dan ekonomi syariah akan kami dorong untuk dikembangkan," jelasnya.

Sebagai informasi, acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Banyumas RAya dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno; Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho; Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana; Bupati Wonosobo, Arif Nurhidayat; Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif; Bupati Banyumas, Sadewa Tri Lastiono; dan Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya.