BLORA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jateng memasifkan gerakan kolaboratif untuk mendampingi dan memastikan kesehatan ibu hamil. 

Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat pencegahan stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi, melalui pendampingan intensif terhadap ibu hamil.

Hal itu ditandai dengan peluncuran program Kencan Bumil (Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil) di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora pada Selasa, 19 Mei 2026. Tak hanya itu juga dilakukan peluncuran Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu upaya penguatan gerakan bersama, dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

“Marilah kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan,” ucapnya.

Ia menilai, peluncuran program Kencan Bumil dan SIM TP PKK menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. 

Melalui SIM TP PKK, nantinya akan lebih mudah menentukan skala prioritas dalam menyelesaikan isu strategis, salah satunya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Harapannya, pemanfaatan sistem informasi mampu membuat pelayanan terhadap ibu hamil menjadi lebih terukur, cepat dan adaptif. 

Saat ini, upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Jateng menunjukkan tren yang terus membaik. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2023 sebanyak 438 kasus, turun menjadi 427 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 337 kasus pada 2025. Hingga Triwulan I 2026, jumlah AKI tercatat sebanyak 70 kasus.

Sama halnya dengan AKB, tercatat sebanyak 4.612 kasus terjadi pada tahun 2023, angkanya turun menjadi 4.326 kasus pada 2024, dan terus mengalami penurunan menjadi 3.650 kasus pada 2025. Sementara hingga Triwulan I 2026, jumlah AKB tercatat sebanyak 799 kasus.

Ka TP PKK Jateng mengatakan, PKK Provinsi Jateng akan berfokus pada tiga langkah utama dalam pendampingan ibu hamil, yakni penjangkauan, peningkatan pengetahuan, serta pendampingan secara berkelanjutan.

“AKI ini harus kita kawal supaya angkanya tidak tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, tiga hal ini menjadi fokus pendampingan pada masa kehamilan. Satu kader, satu ibu hamil,” katanya.

Pendampingan tersebut tidak hanya dilakukan selama masa kehamilan, tetapi juga hingga pascanifas dan pengurusan administrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kolaborasi dengan berbagai unsur untuk mengawal kesehatan ibu hamil.

“Ini sifatnya kolaboratif. Jadi yang pertama adalah kader-kader kesehatan, kemudian kader pos kesehatan, lalu kader-kader PKK. Tiga kader ini yang nanti akan berkolaborasi mengawal kesehatan ibu hamil,” jelasnya.

Ka TP PKK Jateng menyampaikan, persoalan kehamilan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, seperti hipertensi/tekanan darah tinggi, eklamsia/komplikasi kehamilan, perdarahan, infeksi, dan persoalan lainnya, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, hingga rendahnya literasi kesehatan keluarga.

Ia juga menyoroti kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus, seperti ibu hamil penyandang disabilitas, ibu hamil usia anak, ibu hamil korban kekerasan seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki, hingga ibu hamil dengan HIV. Maka dari itu, ia menegaskan jangan sampai ada kelompok yang tertinggal dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Ka TP PKK Jateng optimis bahwa kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PKK, dan posyandu mampu menekan AKI, AKB, dan angka stunting. Menurutnya, Jateng memiliki kekuatan besar berupa komitmen pemerintah, semangat gotong royong, serta jaringan kader kesehatan yang luas untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Berdasarkan data SIM PKK Jawa Tengah, saat ini terdapat 212.823 unit PKK tingkat RT dan 452.426 Dasa Wisma. Selain itu, ada sebanyak 49.149 unit posyandu dan 268.357 kader posyandu bidang kesehatan di provinsi ini. Adapun jumlah kader posyandu bidang kesehatan ini naik sebanyak 18.725 kader dibandingkan tahun 2025

“Kunci keberhasilan gerakan ini adalah kolaborasi dan inklusif. Kader menjadi ujung tombak di masyarakat, tenaga kesehatan sebagai penjamin mutu layanan, pemerintah daerah sebagai penguat kebijakan, dan keluarga sebagai sistem pendukung utama bagi ibu hamil,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai edukasi menjadi hal penting dalam pendampingan ibu hamil. Menurutnya, program Kencan Bumil dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kesehatan ibu hamil.

“Dengan adanya Kencan Bumil masyarakat lebih teredukasi, pentingnya mengetahui bagaimana penanggulangannya (berbagai penyakit),” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan, Pemerintah Kabupaten Blora memberikan dukungan penuh terhadap program-program prioritas PKK.

“Kami berharap keberadaan PKK ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Semoga sinergi antara pemerintah kabupaten se-Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Blora,” pungkasnya.

Kegiatan peluncuran Kencan Bumil dan SIM PKK Jawa Tengah berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga sejak pagi hari. Berbagai layanan dihadirkan, mulai dari cek kesehatan gratis, pameran pangan, hingga pengurusan administrasi kependudukan anak.