SEMARANG -  Pemerintah pusat menargetkan penanggulangan kemiskinan ekstrem nasional sebanyak 20 persen atau sekitar 2 juta jiwa pada tahun ini. Menindaklanjuti arahan tersebut Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan skema penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten. 

"Wapres memberikan perintah kepada kita untuk dikerucutkan pada lima kabupaten. Itu kita kerucutkan lagi sampai level yang paling rendah yang ada di desa," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara daring, Selasa (28/9/2021). 

Di Provinsi Jawa Tengah sendiri lima kabupaten dengan kemiskinan ekstrem tersebut antara lain Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kebumen. 

Ganjar menjelaskan, pada lima kabupaten tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi data untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial. Hasil koordinasi akan ditindaklanjuti sesuai indikator yang ada.  

"Perintah Wapres tadi sangat tepat, sangat bagus, sehingga betul-betul kita bisa mencari target yang terseleksi dan itulah yang masuk ke desil satu (termiskin)," jelasnya. 

Menurut Ganjar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah sejalan dengan program itu. Tugas pemerintah daerah saat ini adalah menyiapkan data sesuai fakta dan sesuai juga dengan data dari pemerintah pusat agar bantuan tepat sasaran. 

"Tadi saya minta Pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang musti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat," kata Ganjar. 

Ganjar menambahkan, ada beberapa indikator yang bisa dijangkau dengan cepat dalam waktu tiga bulan. Selain program bantuan peningkatan gizi, ada pula program bantuan fisik seperti RTLH yang sudah lengkap dengan jamban, listrik, dan sumber air yang bagus. Namun ada pula bantuan yang tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan, misalnya pendidikan. 

"Tapi akan agak sulit kalau kita bicara pendidikan. Kalau mereka masuk skor pendidikan rendah seperti tidak lulus SD, tidak lulus SMP, maka akan masuk kategori rendah. Itu tidak bisa dicapai (target pendidikannya) dalam waktu tiga bulan," jelasnya.