SEMARANG - Menyiasati kebutuhan dana penanganan stunting, Tim Penurunan Percepatan Stunting (TPPS) Kabupaten Pati menyelenggarakan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Program yang diluncurkan pada pertengahan November lalu tersebut berhasil merangkul individu, lembaga pemerintah, maupun swasta. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menilai positif langkah yang dilakukan TPPS Pati. Hal ini karena penanganan berbagai masalah pembangunan, khususnya masalah sosial, tidak bisa diselesaikan dengan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. 

"Karena kita punya target di tahun 2024, untuk Indonesia (penurunan stunting) 14 persen, ini butuh kolaborasi. Karena butuh kolaborasi, butuh inovasi-inovasi agar kita bisa berkolaborasi lebih efektif, lebih efisien. Masalah pendanaan dan sebagainya, ini juga butuh kolaborasi dari semua pihak. Kami  mengharap teman-teman bisa bersinergi," urai Sekda saat menghadiri Penutupan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Jateng di Hotel Aruss, Rabu (14/12/2022) 

Sekda menilai berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting di Jawa Tengah sejak dari 2019 hingga 2021, saat ini sudah mulai nampak hasilnya. Dari awalnya 27,68 persen, saat ini menjadi 20,9 persen. Rata-rata per tahun Jawa Tengah menurunkan prevalensi stunting sebesar 3 persen lebih. 

"Kita yang di 2022 ini evaluasinya belum. Mudah-mudahan ini bisa tercapai.  Hari ini teman-teman koordinasi evaluasi untuk (hasil) pelaksanaan 2022. Nanti problem-problem atau hambatan-hambatan di 2022, mudah-mudahan kita sudah dapat inovasinya, bagaimana kita menghadapi problem-problem tadi. Harapannya nanti tentu saja (hasil) di 2022 lebih akseleratif," ujar Sekda. 

Ketua TPPS Kabupaten Pati Mochtar menjelaskan, program BAAS yang baru dua bulan berjalan, sudah mengumpulkan donasi sebesar Rp 233 juta. Berkat dana tersebut, TPPS Kabupaten Pati bisa memberikan dana intervensi penanganan stunting sebesar Rp 2,7 juta untuk 6 bulan, kepada keluarga yang memiliki anak stunting di seluruh lokasi yang menjadi perhatian. 

Program ini tidak hanya mendapat perhatian dari lembaga pemerintah, tetapi juga kalangan swasta. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pati, dan perbankan pun ternyata bersedia menjadi bagian dari program BAAS. 

"Transparansi, akuntabilitas, ini jadi kunci juga kepercayaan mereka-mereka yang menjadi bapak asuh anak stunting," ujarnya. 

Guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, TPPS Pati menyusun petunjuk teknisnya, mulai dari pengusulan, verifikasi, pencairan dana hingga pengawasan. Lantaran ini belum ada regulasinya, pihaknya mengusulkan agar BKKBN menyiapkannya.