WONOSOBO - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyerahkan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat. 

"Kita harapkan, dengan bantuan (senilai) Rp160 miliar lebih ini, bisa dimanfaatkan dengan baik, artinya harus tepat sasaran dan tepat waktu," ucapnya usai menyerahkan Bankeu Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2024 secara simbolis di Pendopo Kabupaten Wonosobo pada Senin, 22 April 2024.

Pj Gubernur mengungkapkan, persoalan kemiskinan hingga stunting masih menjadi prioritas pemerintah pusat. Maka dari itu, pihaknya juga turut serta mendorong agar bankeu yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut.

Nantinya bantuan yang diberikan akan dibagikan untuk beberapa program, mulai dari perbaikan jalan, penanggulangan masalah gizi, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengembangan desa wisata, hibah bidang pendidikan, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan keuangan ke desa, dan lain sebagainya.

Pj Gubernur berharap, penyaluran bantuan ini mampu memotivasi Pemkab Wonosobo untuk memberikan pelayan terbaik bagi warganya. Selain itu, pemanfaatan bantuan diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ia juga mengapresiasi kinerja Pemkab Wonosobo yang menunjukkan tren positif pada beberapa sektor. Misalnya angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo yang terus turun dari tahun 2021 sampai 2023, di mana pada tahun lalu angkanya sebesar 15,58%.

Selain itu, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terus mengalami penurunan, pada tahun 2023 angkanya mencapai 5,32%. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 mencapai 70,18%, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,3%.

Terkait bankeu yang diberikan, Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat berharap, bantuan tersebut bisa ikut menyelesaikan berbagai persoalan di daerahnya.

"Bantuan keuangan dari Pemprov (Jateng) sangat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di tingkat kabupaten, baik dalam pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia), infrastruktur, maupun ekonomi masyarakat," ucapnya.