PALEMBANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menerima penghargaan Tanda Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 2024 kategori Pejabat Negara dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki dalam acara Puncak Hari UMKM Nasional 2024 di Dining Hall Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, pada Kamis, 5 September 2024 malam.

Sekda Jateng meraih penghargaan Tanda Jasa Bakti, lantaran dinilai berperan aktif dalam memajukan serta mengembangkan koperasi dan UKM di Jateng.

Dalam acara tersebut, Provinsi Jawa Tengah juga turut memamerkan berbagai produk unggulan khas daerahnya, seperti kerajinan tangan dari beberapa kabupaten/kota, batik, serta produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) lainnya.

"Expo-expo (pameran) seperti ini sangat membantu teman-teman UMKM Jateng, untuk bisa menggelar (menampilkan) produknya dan (membuatnya semakin) dikenal masyarakat luas," ujar Sekda.

Ia berharap, acara ini menjadi sarana untuk memasarkan produk UMKM Jateng tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri.

"Di Palembang itu banyak orang atau warga Jawa yang tinggal di Sumatera. Mudah-mudahan, nanti pembeliannya berlanjut setelah expo," katanya.

Hingga Triwulan II 2024, jumlah UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Jateng mencapai 191.689 unit. Rinciannya, UMKM produksi/nonpertanian sebanyak 74.203 unit, pertanian 28.520 unit, perdagangan 67.210 unit, dan jasa 21.756 unit.

Adapun UMKM Jateng berkontribusi cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan penting dalam perekonomian negara.

Sementara sejak tahun 2021, kontribusi koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jateng juga terus mengalami peningkatan. Rinciannya, pada tahun 2021 angkanya sebesar 12,45%, tahun 2022 sebesar 12,46%, dan meningkat menjadi 14,89% pada tahun 2023.

Pada kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki mengatakan, ia terus berupaya mendorong alokasi 40% anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada APBD untuk belanja produk dalam negeri (PDN).

"(Saya) juga mendorong, percepatan implementasi penggunaan 30% ruang publik, untuk kegiatan UMKM," ucapnya.