SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat Gedung B Sekretariat Daerah Jateng pada Jumat, 6 Desember 2024.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja menyambut langsung kunjungan kerja tersebut. Kunjungan dari Komisi VIII itu bertujuan untuk mendapatkan masukan secara langsung dari para pemangku kepentingan di Jateng.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengatakan, kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jateng untuk membahas upaya antisipasi potensi kebencanaan, persiapan embarkasi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, berdiskusi terkait pendidikan keagamaan dan pemberdayaan perempuan, serta hal-hal lainnya.  

Wachid menyatakan, selama ini embarkasi untuk jemaah haji Jateng hanya ada di Asrama Haji Donohudan Boyolali milik Pemprov Jateng. Sedangkan embarkasi haji milik Kementerian Agama hingga kini belum ada, sehingga jika ada penambahan kuota haji, lokasi tersebut berpotensi tidak dapat menampung seluruh jemaah.

"Karena itu, kami ke Jateng untuk menyerap aspirasi dari Dinas Sosial, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jateng, Baznas, dan lainnya. Kemudian, kami akan menindaklanjuti aspirasi-aspirasinya," ucapnya. 

Selain mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan, pihaknya juga menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga bisa dicarikan solusi yang lebih efektif. 

Anggota Komisi VIII DPR RI, Heany Relawati menambahkan, terkait upaya penanganan bencana hidrometerologi yang kerap terjadi di Jateng, seperti banjir, tanggul jebol, dan longsor, ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membuat peta mitigasi bencana. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan, kunjungan Komisi VIII DPR RI di Jateng berkaitan dengan pelaksaaan fungsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan keagamaan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan penanganan bencana di Jateng. 

Ia menyatakan, Pemprov Jateng memegang tanggung jawab utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Jateng. Akan tetapi, Pemprov tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Maka dari itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan para wakil rakyat sangat diperlukan. 

"Kunjungan Komisi VIII di Jateng diharapkan memberi spirit, dan mudah-mudahan ini menjadi titik momentum kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Jateng (dengan) lebih akseleratif," harapnya.