SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M.. menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jateng pada Kamis, 19 Desember 2024.

Penerimaan laporan tersebut bersamaan dengan penyerahan LHP untuk 16 pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng.

Acara yang digelar di Auditorium Kantor BPK Jateng tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jateng, Sekda Jateng, bupati/wali kota, Ketua KPU Jateng, pimpinan DPRD kabupaten/kota, dan direktur RSUD provinsi.

Kepala BPK RI perwakilan Jateng, Karyadi menyatakan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, laporan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jateng sudah cukup baik. "Jawa Tengah luar biasa," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur mengapresiasi BPK RI yang terus mengawasi, mendampingi, dan membimbing pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengelola keuangan daerah.

"Ini hal yang positif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih," ujarnya.

Pj Gubernur mengatakan, BPK, DPRD, Ombudsman, maupun lembaga pengawas lain tentu mendukung visi pemerintah, khususnya dalam mewujudkan pelayanan optimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan adanya masukan-masukan kepada pemprov, kita bisa terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. Kita terus meningkatkan pelayanan, yang tujuannya (untuk) menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah," ucapnya.

Sebagai informasi, sebanyak 18 LHP Semester II Tahun 2024 yang diserahkan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah dalam acara tersebut, terbagi dalam tema Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Rincian LHP pemeriksaan kinerja, sebagai berikut:

1. Tiga pemeriksaan kinerja terkait pengelolaan APBD pada Pemprov Jateng, Pemkab Rembang, dan Boyolali.

2. Tiga pemeriksaan kinerja penanggulangan kemiskinan pada Pemkab Sragen, Kebumen, dan Brebes.

3. Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan Pemkab Wonosobo.

4. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanggulangan bencana Pemkab Kendal.

Rincian LHP Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemprov Jateng.

2. PDTT terkait kepatuhan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah Pemkot Semarang.

3. Tujuh PDTT terkait kepatuhan atas belanja infrastruktur milik Pemkab Kudus, Karanganyar, Blora, Banjarnegara, Magelang, Tegal, dan Banyumas.

4. PDTT terkait kepatuhan atas pengelolaan keuangan Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah.