SEMARANG – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mampu menjadi pionir dalam menerapkan konsolidasi pengadaan. 

Sebagai informasi, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa dengan menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang sejenis. Konsolidasi dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan melalui penyedia, atau persiapan pemilihan penyedia. 

Melalui konsolidasi yang dilakukan sejak dua tahun terakhir ini, sejumlah pembelanjaan, seperti belanja seragam dan alat kesehatan berhasil dihemat hingga sebesar 20-30 persen.

“Kenapa ini penting, karena catatan dari hasil konsolidasi di Jawa Tengah, hampir 20-30 persen anggaran itu bisa dilakukan efisiensi,” ucap Kepala LKPP dalam acara Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan di Provinsi/Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang pada Kamis, 19 Juni 2025.

Ia berharap, hal ini bisa menjadi contoh bagi seluruh kabupaten/kota di Jateng untuk menerapkan upaya serupa atau konsolidasi pengadaan.

“Sehingga akhirnya anggaran belanja pengadaan bisa lebih efisien dan bisa digunakan untuk pembangunan yang lain,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Kepala LKPP RI juga menyampaikan, pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut baik arahan Kepala LKPP. Ia menyampaikan, Pemprov Jateng akan terus berupaya mendorong efisiensi pengadaan secara lebih masif.

“Tadi sudah disampaikan bahwa konsolidasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain melalui e-Katalog dan e-Kajian, Pemprov Jateng juga menggandeng akademisi dan pegiat pengadaan untuk mengevaluasi lebih dalam terkait dengan efektivitas dan kualitas belanja pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan LKPP RI hingga 16 Juni 2025, kinerja pengadaan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren positif, yakni Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat sebesar 89,1% atau tertinggi di antara pemerintah provinsi lainnya. Sementara itu, realisasi belanja PDN Pemprov Jateng mencapai Rp1.696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai kontributor terbesar (Rp608,3 miliar).

Adapun pembelanjaan Pemprov Jateng melalui e-Purchasing tercatat sebesar 57,4%, dengan nilai realisasi sebesar Rp1.092,8 miliar. Kota Semarang juga tercatat sebagai kabupaten/kota dengan belanja e-Purchasing tertinggi di Jateng, yang mencapai angka Rp395 miliar, disusul Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas.

Angka-angka ini menjadi indikator keberhasilan Jateng dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan optimalisasi anggaran belanja melalui pengadaan berbasis digital dan konsolidasi.