DENPASAR – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayahnya. Saat ini, ada 562 koperasi yang sudah beroperasi dari total 8.523 Koperasi Merah Putih berbadan hukum di Jateng. 

"Saat ini 562 koperasi sudah beroperasi. Mudah-mudahan nanti juga menjadi piloting (percontohan) untuk koperasi yang lainnya," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, usai mengikuti Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kantor Gubernur Bali pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Ia mengatakan, konsolidasi ini bertujuan untuk mendorong agar setiap provinsi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Operasional KDMP.

"Ini menjadi sesuatu yang strategis. Hari ini kami dapat berbagai informasi untuk percepatan operasional. Tadi juga dipertemukan dengan berbagai mitra, seperti ID Food, Pertamina, perbankan, dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Termasuk (dibahas mengenai) langkah-langkah kerja samanya," katanya.

Sekda menyampaikan, pihaknya akan segara menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan kabupaten/kota di Jateng, guna memastikan percepatan operasional KDMP. Tak hanya itu, nantinya juga akan dibahas mengenai modal, pelatihan pengurus, kerja sama dengan berbagai pihak, komoditas yang harus dijual, dan lainnya.

"Jadi koperasi ini tidak hanya sekedar berdiri, akan tetapi nanti benar-benar bisa operasional sesuai dengan tujuan dibentuknya," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan, pertemuan ini salah satunya bertujuan untuk memastikan terbentuknya Satgas Percepatan Operasional Koperasi di seluruh provinsi. 

"Karena ini kerja besar ya. Kalau dulu koperasi sendirian, sekarang dikerjakan oleh semua kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Gotong-royong, semua terlibat, termasuk BUMN. Jadi kita pastikan hari ini sudah terbentuk hampir 100% satgas, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota," katanya.

Dengan adanya Satgas Percepatan Operasional Koperasi, ia menargetkan, akan terbentuk 15.000 unit koperasi pada bulan ini. Melalui satgas itu, ia meminta pendataan fasilitas ataupun infrastruktur di tiap desa/kelurahan yang bisa digunakan sebagai outlet koperasi dan gudang penyimpanan barang.  

"Cari apa yang bisa dimanfaatkan, apakah kantor desa, kantor kelurahan ataukah balai desa. Kalau memang tidak ada, baru boleh membangun tempat baru," katanya.